Page 57 - MAJALAH 159
P. 57

LIPUTAN KHUSUS






                                                                               yaitu undang-undang domestik
                                                                               terkait pendanaan untuk mendukung
                                                                               keduanya.
                                                                                  Pada Sidang Committee to Promote
                                                                               Respect for International Humanitarian
                                                                               Law (IHL), Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati
                                                                               Ali Assegaf selaku Presiden Komisi
                                                                               IHL  IPU memimpin sidang tersebut
                                                                               yang membahas tentang follow up
                                                                               resolusi emergency item  yang diadopsi
                                                                             foTo: DoK.BKSAP/IW  St. Petersburg -  Rusia) yaitu “Ending
                                                                               di Sidang IPU sebelumnya (ke-137 di
                                                                               the grave human crisis persecution and
                                                                               violent attacks on the Rohingnya as a
                                                                               threat to the international peace and
                                                                               security and ensuring their unconditional
            melakukan langkah-langkah diplomasi   Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid   land safe return to their homeland in
            yang dibutuhkan untuk membuka     Ra’ad Al Hussein, Dirjen International   Myanmar.” Selain itu IPU juga membahas
            akses bagi bantuan kemanusiaan    organization for Migration (IoM), William   rencana kerja untuk kerjasama dengan
            dan transparansi dalam penanganan   Swing dan Komisioner Tinggi untuk   International Committee of the Red
            pengungsi Rohingya. Lembaga       Pengungsi PBB, filippo Grandi. Ketiga   Cross (ICRC) dan UNHCR.
            bantuan Indonesia juga membangun   pembicara menekankan pentingnya    Di Akhir sidang,  IPU ke-138
            fasilitas kesehatan, pendidikan dan   peran aktif anggota Parlemen dalam   menghasilkan 4 outcome document yaitu
            penampungan sementara bagi        membawa isu migrasi dan pengungsi   1) Deklarasi mengenai Strengthening
            pengungsi Rohingya.               kepada konsituen nasional dan    the global regime for migrants and
               Bamsoet juga mengajak parlemen   memformulasikan kebijakan yang   refugees : The need for evidence – based
            anggota IPU untuk membangun       sejalan dengan upaya membantu    policy solutions, 2) Emergency item: The
            komunikasi intensif dan bekerja sama   migrasi dan pengungsi.      consequences of the US declaration
            dalam memberikan perlindungan bagi   Wakil Ketua DPR RI Bidang     on Jerusalem and the rights of the
            migran reguler dan ireguler. Salah   Korpolkam, Dr. fadli Zon, yang juga   Palestinian people in Jerusalem in the
            satunya melalui perumusan kebijakan   hadir dalam sidang IPU ini, dalam   light of the UN Charter and resolutions,
            nasional yang komprehensif dan sesuai   kapasitasnya sebagai Presiden Global   3) Resolusi mengenai Sustaining Peace
            dengan kebutuhan di lapangan, serta   Organizations of Parliamentarians   as a vehicle for achieving sustainable
            mempertimbangkan kepentingan      Against Corruption (GOPAC)       development, dan 4) Resolusi
            semua pihak.                      menekankan adanya keterkaitan erat   mengenai Engaging the private sector
               Pada Sidang Umum IPU ke-138    antara korupsi dan migrasi. Dalam   in implementing the SDGs, especially
            yang berlangsung pada tanggal 24 – 28   hal ini, mempertimbangkan dampak   on renewable energy. Di Pembahasan
            Maret 2018 di Jenewa, Republik federasi   kebijakan terkait SDGs terhadap   Emergency item terkait Jerussalem,
            Swiss ini, delegasi DPR dipimpin Ketua   terciptanya migrasi yang aman   Bara K. Hasibuan yang aktif sebagai
            DPR Bambang Soesatyo. Dan anggota   dan teratur, pihaknya memandang   anggota drafting committee dari group
            delegasi terdiri dari fadli Zon (Wakil   pentingnya kontribusi parlemen dalam   Asia Pasifik menyerukan kecaman
            Ketua DPR RI Bidang Korpolkam), fahri   mendorong pencapaian SDGs. Untuk   terhadap Keputusan Pemerintah
            Hamzah (Wakil Ketua DPR RI Bidang   itu, GoPAC bekerjasama dengan Islamic   Amerika Serikat terkait penetapan
            Kesejahteraan Rakyat) Nurhayati Ali   Development Bank (IDB) dan UNDP, telah   Jerussalem sebagai ibukota Israel dan
            Assegaf (Ketua BKSAP), Juliari Batubara   melaksanakan proyek bersama dalam   pemotongan anggaran UN Relief and
            (Wakil Ketua BKSAP), Rofi Munawar   menerbitkan Parliamentary Handbook   Works Agency for Palestine Refugees
            (Wakil Ketua BKSAP), ono Surono   on SDGs.                         in the Near East (UNRWA). Indonesia
            (f-PDIP), G. Budisatrio Djiwandono   Debat Umum Sidang IPU juga    menyerukan agar IPU memberi pesan
            (f-GERINDRA), Bara K. Hasibuan (f-PAN),   mengesahkan Deklarasi untuk   yang tegas melalui resolusi bahwa
            Siti Masrifah (f-PKB), dan Ahmad Sahroni   memperkuat rezim global mengenai   anggota Parlemen seluruh dunia
            (f-Nasdem).                       migran dan pengungsi. Deklarasi   bersatu untuk mewujudkan keamanan,
               Di sela-sela Sidang, Delegasi DPR   tersebut menegaskan peran serta   demokrasi dan keadilan di Palestina.
            juga melakukan Pertemuan Bilateral   parlemen dunia dalam penyusunan   Di dalam sidang drafting committee
            dengan Ketua Parlemen Turki, Ketua   Global Compact for Safe, Orderly and   membahas emergency item tersebut
            Parlemen Georgia, Ketua Parlemen   Reguler Migration (GCM) serta Global   Bara K Hasibuan mengusulkan
            Vietnam dan Delegasi Parlemen     Compact on Refugee (GCR). Parlemen   penambahan satu paragraph yang
            Argentina.                        akan meminta laporan pemerintah   menekankan pentingnya pembicaraan
               Sesi Debat Umum diawali dengan   masing-masing atas komitmen pada   damai antara Israel dan Palestina agar
            sesi presentasi yang menghadirkan   kedua Global compact tersebut,   dimulai kembali.   SC


                                                                               159 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62