Page 56 - MAJALAH 159
P. 56

LIPUTAN KHUSUS





                                          Ketua DPR


                       Desak Parlemen Dunia


                Perkuat Tata Kelola Migran




                                                                               menyelesaikan masalah tersebut.
                                                                                  “Sudah puluhan tahun migrasi terjadi
                                                                               dalam skala besar, terutama disebabkan
                                                                               oleh konflik bersenjata dan kekerasan
                                                                               yang masih terus dihadapi oleh berbagai
                                                                               negara di dunia. Masalah tersebut
                                                                               harus mendapat perhatian serius bagi
                                                                               parlemen anggota IPU untuk bersama
                                                                               mencarikan jalan keluar terbaik,” jelas
                                                                               Bamsoet.
                                                                                  Bamsoet menjelaskan bahwa DPR
                                                                               RI sangat menjunjung tinggi pentingnya
                                                                               Konvensi Internasional tentang
                                                                             foTo: DoK.BKSAP/IW  ini telah diadopsi melalui Undang-
                                                                               Perlindungan Buruh Migran. Konvensi
                                                                               Undang Perlindungan Pekerja Migran
                                                                               Indonesia (UU PPMI), yang bertujuan

            Delegasi DPR Ri saat sidang iPU ke-138 di Jenewa, Swiss            untuk memperkuat penempatan dan
                                                                               perlindungan pekerja migran, serta
               Ketua DPR Ri Bambang Soesatyo mendesak anggota                  menyediakan landasan hukum yang
                                                                               lebih kuat bagi institusi pemerintah dan
                   parlemen di seluruh dunia untuk memperkuat                  pemangku kepentingan terkait lainnya.
                                                                                  “Disamping itu, Indonesia
                 kerja sama, dalam mewujudkan tata kelola global               menerapkan pendekatan ‘triple win’
                 terkait migrasi yang memperhatikan kepentingan                dalam menyelesaikan permasalahan-
                negara penerima, pengirim, dan para migran secara              permasalahan terkait migrasi.
             proporsional. menurutnya, masalah migrasi internasional           Pendekatan tersebut tidak hanya
                                                                               mengutamakan kepentingan negara
                    dan pengungsi merupakan isu yang menjadi                   pengirim, tetapi juga negara penerima
                               kepentingan indonesia.                          dan migran,” kata Bamsoet.
                                                                                  Mantan Ketua Komisi III DPR RI
                                                                               ini memaparkan, Indonesia memang
                  Meskipun bukan negara yang   tanggung jawab bersama masyarakat   bukan bagian dari negara yang
                  menandatangani Konvensi     internasional. Untuk itu, perlu instrumen-  menandatangani Konvensi Pengungsi
                  Pengungsi tahun 1951, atas   instrumen yang mampu menjawab   1951. Namun, atas dasar pertimbangan
                  dasar kemanusiaan, Indonesia   persoalan migran saat ini dan di masa   kemanusiaan, Pemerintah Indonesia
            “telah menampung para             mendatang.                       telah menampung sebanyak 14.000
            pengungsi, termasuk pengungsi       Saat menyampaikan pidato dalam   pengungsi dan pencari suaka.
            Rohingya,” kata Bamsoet dalam sesi   sidang IPU yang dipimpin langsung   Di kancah internasional, lanjut
            Debat Umum Sidang ke-138 Inter-   Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron   Bamsoet, Indonesia telah menunjukkan
            Parliamentary Union (IPU) di Jenewa,   dan Sekretaris Jenderal IPU Martin   komitmennya terhadap permasalahan
            Swiss,  beberapa waktu lalu.      Chunggong, serta dihadiri 69 ketua   pengungsi, khususnya terkait isu
               Dalam Sidang IPU yang mengambil   parlemen se-dunia dan 1.539 anggota   Rohingya di Myanmar. Kekerasan
            tema ‘Strengthening The Global    delegasi dari 146 negara ini, Bambang   terhadap etnis Rohingya dalam segala
            Regime For Migrants And Refugees:   Soesatyo mengaku prihatin dengan   bentuk dan manifestasinya, merupakan
            The Need For Evidence-Based Policy   permasalahan migrasi dan pengungsi   ancaman serius bagi keamanan dan
            Solutions’ ini, politisi fraksi Partai   yang masih menjadi persoalan serius   perdamaian global.
            Golkar ini menjelaskan bahwa masalah   negara-negara di dunia, karena masih   Untuk mengatasi masalah tersebut,
            migrasi dan pengungsi merupakan   banyak negara yang belum mampu   Indonesia tampil sebagai pionir dalam


            56  PARLEMENTARIA  159 XLVIII 2018
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61