Page 51 - MAJALAH 159
P. 51

foTo: SUCI/IW



            Banggar DPR Ri dengan mitra kerja saat Kunjungan Kerja ke Bali
            satu ini. Ditetapkannya sebuah daerah   bulan Juli nanti,” ungkap politisi Partai   anggaran.
            menjadi KEK, memacu daerah tersebut   Golkar ini.                     “Di Bali ini ada ketimpangan. Wilayah
            membangun lebih cepat. Kesejahteraan   Sementara ketika berkunjung   Bali selatan pendapatannya begitu
            rakyatnya pun diharapkan meningkat   ke Bali, Tim Banggar justru melihat   besar, sehingga masyarakat dari Bali
            seiring pembangunan kawasan       ketimpangan pembangunan kawasan   utara, barat, dan timur datang ke Bali
            pariwisata tersebut.              pariwisata. Pembangunan lebih banyak   selatan untuk mencari penghidupan. Ini
               “KEK ini untuk percepatan ekonomi   ke wilayah selatan. Sementara wilayah   yang harus dibenahi dan dicari kiat-kiat
            daerah. Masyarakat yang menjual   utara, barat, dan timur tak semasif   apa yang tepat, agar pembangunan ini
            makanan dan kerajinan lokal bisa ikut   di selatan. Wisatawan lebih banyak   merata. Artinya, jangan hanya terpusat
            terekspose,” papar Azis saat memimpin   datang ke selatan, karena fasilitas dan   di Bali selatan. Bali barat, timur, dan
            Tim Kunjungan Kerja Banggar ke    infrastrukturnya lebih memadai.  utara hanya sebagai tujuan wisata, tapi
            Lombok beberapa waktu lalu.         Ketimpangan ini juga yang      wisatawan menginap, makan, dan lain-
            Masyarakat NTB yang religius, sambung   menyebabkan masyarakat di Bali   lainnya di Bali selatan. Ini yang harus
            Azis, juga tidak terganggu dengan   utara, barat, dan timur bermigrasi   dipikirkan,” kata Eriko.
            pembangunan KEK pariwisata ini.   mencari penghidupan ke              Politisi PDI Perjuangan itu
            Apalagi, KEK ini akan dilengkapi dengan   selatan. Ketidakmerataan pembangunan   menuturkan, politik anggaran di Bali
            kawasan wisata syariah. Para wisatawan   juga dipicu oleh dana transfer daerah   mungkin perlu dibenahi. Saat yang
            muslim, terutama dari Timur Tengah tak   yang kerap datang terlambat. Anggota   sama, pemerataan pembangunan di
            perlu khawatir dengan fasilitas kuliner   Banggar Eriko Sotarduga mengungkap   Bali juga jangan sampai menghilangkan
            halal, termasuk tempat ibadah.    hal ini di Bali saat mengikuti pertemuan   kultur Bali sendiri yang dinilai sebagai
               Sentuhan arsitektur etnik      dengan Gubernur Bali I Made Mangku   keunggulan wisata. Pemprov Bali sendiri
            berpadu dengan tradisi dan religi   Pastika.                       mengusulkan agar dana perimbangan
            setempat. Master plan KEK pariwisata   Gubernur Bali dalam kesempatan   dipusatkan di provinsi.
            Mandalika sendiri sudah disusun.  tersebut sempat mengusulkan kepada   Tapi, lanjut Eriko, itu harus
            Diharapkan master plan ini bisa   Banggar agar dana perimbangan    disesuaikan dengan prinsip otonomi
            disetujui oleh pemda dan pemerintah   keuangan daerah diserahkan kepada   daerah. Pada prinsipnya, otonomi
            pusat. Banggar baru menganggarkan   pemerintah provinsi. Harapannya,   daerah itu berada di tingkat dua, yaitu
            pembangunan KEK Mandalika untuk   pemerataan pembangunan bisa      kabupaten dan kota. “Bagaimanapun,
            tahun anggaran 2015-2016 yang     dilakukan di setiap kabupaten dan   tidak boleh bertentangan dengan
            digunakan untuk pembangunan KEK   kota oleh pemerintah provinsi. Usulan   undang-undang yang ada. Kita harus cari
            2017-2018. Sementara untuk 2018-2019   itu disambut baik Banggar dan bisa   pola yang tepat, karena pada dasarnya
            belum dialokasikan kembali.       jadi bahan kajian Banggar dalam tata   otonomi daerah berada di tingkat II.
               “Anggaran 2018-2019 akan dilihat   kelola keuangan negara, terutama   Provinsi hanya bersifat koordinatif,” tutur
            dulu alokasinya pada pembahasan   saat menyusun regulasi yang terkait   politisi dapil DKI Jakarta II ini.   SC, mH


                                                                               159 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56