Page 68 - MAJALAH 154
P. 68
DAPIL
Melanggengkan Magelang Jadi Kota Layak Anak
memperhatikan organisasi Tengah VI ini menyampaikan bahwa
perangkat daerah, LSM pertumbuhan anak harus bebas yang
pemerhati anak, dunia mencakup pada kesehatan, pendidikan,
usaha, dan pemberitaan pengasuhan, dan informasi.
media lokal. Kebijakan ini Selain itu, pornografi dan rokok juga
merupakan turunan dari harus dijauhkan dari lingkungan anak.
konvensi hak anak. Sanitasi pun harus menjadi perhatian
foto : dok.pri/iw VIII Anggota Komisi khusus dari pemerintah daerah. Bahkan,
Choirul
desain kebijakannya juga harus sampai
Muna
tingkat desa. “Membuat ruang lingkup
mengharapkan Magelang
Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna dapat mempertahankan bagaimana anak berlaku bebas dalam artian
pe ngharg aan KLA. dia bisa bermain. Di Kota Magelang pasar
KLA.
penghargaan
ntuk keempat kalinya Kota “Bagaimana di dapil saya menjadi kota yang pun memiliki tempat untuk bermain anak,
Magelang meraih penghargaan aman, nyaman, untuk anak-anak dan ibu di situ ada baby sister ada yang mengajar
UKota Layak Anak (KLA) pada rumah tangga. Mulai dari TK, SD, SMP, ngaji,” papar Muna.
peringatan Hari Anak Nasional 2017. SMA, semua layak anak sampai rumah Kota layak anak merupakan bentuk
Penghargaan diberikan pada puncak sakit umum pun ramah anak yang namanya investasi untuk membangun generasi
peringatan HAN 2017 di Pekanbaru, lapas juga ramah anak,” papar Muna saat penerus bangsa agar mereka lebih sehat,
22 Juli lalu. Penghargaan KLA diraih diwawancarai Parlementaria akhir Oktober cerdas, ceria, berakhlak mulia, cinta tanah
Magelang sejak tahun 2012, status layak lalu. air serta terlindungi dari berbagai bentuk
anak diberikan kepada daerah dengan Anggota Dewan dari Dapil Jawa diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. n(eko)
Perda Syariah Aceh Aceh harus mengikuti perubahan zaman,
tidak semata–mata lahirnya produk hukum
Berwawasan Pancasila seperti qanun penerapan syariat Islam lebih
pada kepentingan politik para kelompok.
Maka dengan begitu sudah jelas, bahwa
ndonesia sebagai negara berdasar atas Aceh II, Zulfan Lindan menyampaikan Perda Syariah Aceh berwawasan Pancasila.
hukum yang berfalsafah Pancasila, Perda Syariah yang diterapkan di Nangro Dan sangat beralasan, jika dikatakan antara
Idalam sila pertama, Ketuhanan yang Aceh Darussalam dibuat secara spesifik. Pancasila dan Islam tidak ada pertentangan.
Maha Esa, jelas menegaskan negara “Perda syariah itu kita buat spesifik, Zulfan mengatakan, satu hal yang harus
melindungi agama, penganut agama, Aceh ini diberi kekhususan diberikan diajarkan kepada masyarakat, bahwa tidak
bahkan bisa juga mengadopsi esensi hukum kepada mereka peluang untuk membuat boleh ada kontradiksi antara pemahaman
ajaran agama dalam kehidupan berbangsa perda yang kita kenal sekarang dengan tentang Islam dengan pemahaman
dan bernegara. Anggota Dewan dari Dapil Perda Syariah. Menurut saya yang terhadap ideologi negara.
harus kita lakukan pertama kali “Ada filosofi kita pada Pancasila,
adalah kualitasnya dulu, hukum tidak boleh ada pertentangan, kita
ketika tidak kita bina masyarakat beri pemahaman, bahwa persoalan
yang nanti akan menjalankan ketuhanan kita sudah selesai, dan dari
hukum itu percuma kita,” Pancasila ini persoalan kemanuasiaan
papar Zulfan saat diwawancarai ini kita beri pemahaman kepada mereka
Parlementaria akhir Oktober. bahwa kemanusian dan ketuhanan
Sehingga dengan kemajuan adalah peradaban yang harus kita kemas,
foto : dok.pri/iw dunia saat ini, khususnya negara kemudian akan kita sampaikan keapada
masyarakat dalam konteks budaya,” papar
Indonesia, maka penerapan hukum
Anggota DPR RI Zulfan Lindan pidana Islam yang diberlakukan di Zulfan. n(eko)
68 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017
