Page 39 - MAJALAH 141

PKB ini, UU ini harus mereformasi relevan lagi karena hanya berlaku
dan konsentrasi pada semua basis untuk NKRI. Sedangkan pasar kita
industri, yang terstruktur, oligopoly, sudah masuk MEA dan pasar bebas,”
dan terintegrasi. Mengingat untung tambahnya.
Celakanya di akhir tahun dari ayam potong saja bisa mencapai Hal itu bisa dibayangkan di
2009, ada amandemen Rp 450 triliun/tahun. Padahal, kartel dunia elektronik. SMS saja kata
besarnya hanya dua, yaitu Thailand Saidah, yang harganya Rp78 plus
UU Peternakan dan dan Singapura. biaya operator dan lain-lain hanya
Kesehatan Hewan, Di Indonesia ada 20 market, dan menghabiskan Rp120,- tapi dijual per
direbut oleh 60 pengusaha lokal. sms ke konsumen Rp350,-. Alhasil,
justru memperbolehkan Hanya saja sementara ini dari hulu ke selama dua tahun itu 8 jaringan
kartel bermain di hilir. hilir masih dikuasai kartel tersebut. telekomunikasi mengantongi Rp2,9
“Celakanya di akhir tahun 2009, triliun. “Itu hanya dari sms. Demikian
Akibatnya sebanyak 20%
ada amandemen UU Peternakan bandwich soal Mukidi,” katanya.
competitor lokal habis, dan Kesehatan Hewan, justru Kar ena i tu, pemeri n tah
gulung tikar, dan 80% memperbolehkan kartel bermain sesungguhnya tidak perlu dengan
di hilir. Akibatnya sebanyak 20% UU Pengampunan Pajak (Tax
intiplasma terintegrasi competitor lokal habis, gulung tikar, Amnesty), karena dari efisiensi APBN

dengan integrator, yang dan 80% intiplasma terintegrasi Rp 2.000 triliun dan Rp800 triliun
dengan integrator, yang menentukan untuk belanja barang, ternyata
menentukan harga di harga di pasar,” jelas Saidah. bocornya 30% atau setara Rp250
pasar. Artinya kata Saidah, struktur triliun. “Sebaiknya pemerintah
pasar yang ingin kita rubah karena tak usah repot-repot dengan Tax
hal ini sudah termasuk extra Amnesty, tapi mengefisienkan APBN
ordinarycrime. Sama halnya dengan sudah cukup,” pungkasnya.
pasar sepeda motor matic. Honda Sugiono meminta DPR RI hati-hati
Selain itu kalau terjadi praktek menguasai 70%, dan Yamaha 20%, dalam membahas RUU ini dengan
tidak sehat menurut Eka, dalam dan sisanya yang lain. “Jadi, Honda langkah-langkah cerdas, karena sering
UU juga denda harus diperberat dan Yamaha lah yang menentukan kalah di pengadilan. “Basisnya harus
bukan saja Rp 25 miliar, melainkan sepeda motor di Indonesia ini,” kuat mengingat banyak perusahaan
harus lebih berat lagi. Saat ini justru tuturnya. besar tidak menginginkan KPPU kuat.
ada upaya untuk memperlemah Harga kartel selalu mahal. Honda Sebab, kalau KPPU kuat, maka untung
KPPU, karena KPPU sudah bisa yang seharusnya Rp 9,5 juta dijual mereka akan kecil,” ujarnya singkat. n (sc)
masuk komoditi nasional. Seperti Rp 14 juta. Kondisi ini menunjukkan
gula, terigu, beras, daging, dan bahwa struktur dan strategi pasar
lain-lain. “Kalau KPPU kuat, maka kita belum selesai. “Bahkan banyak
akan menjadi inovatif, kreatif, kebijakan kita justru memfasilitasi
dan masyarakat akan menikmati suburnya kartel. Untuk itu, KPPU
harga murah. Terlebih pendapatan dan DPR RI terkait masalah daging Pemerintah sesungguhnya
masyarakat sebanyak 80 % adalah ini sepakat tidak menggunakan tidak perlu dengan UU
untuk kebutuhan pangan,” tambah istilah kuota, tapi tarif, karena
politisi Golkar ini. kartel ini medistorsi pasar rakyat,” Pengampunan Pajak (Tax
Menurut Saidah Sakwan, UU tegas Saidah. Amnesty), karena dari
ini lahir pasca reformasi 1998, Apalagi kini sudah terjadi efisiensi APBN Rp 2.000
yang mandatnya hanya dua, yaitu jaringan kartel lintas negara (cross
terwujudnya demokrasi politik dan order cartel). Seperti di Batam triliun dan Rp800 triliun
demokrasi ekonomi. “Demokrasi dengan Singapura dalam hal untuk belanja barang,
politik sudah kita nikmati dengan angkutan peti kemas, yang harganya ternyata bocornya 30%
adanya Pemilu secara langsung, sangat mahal dan implikasinya
tapi untuk menciptakan ekonomi rakyat akan membeli dengan harga atau setara Rp250 triliun.
masih angan-angan atau mimpi,” yang juga mahal. “Jadi, jangan
ungkapnya. sampai kita gagap regulasi, dan UU
Karena itu kata mantan politisi No.55 tahun 1999 itu sudah tidak

PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 39