Page 100 - MAJALAH 73

DIPLOMASI

peraturan internasional tentang diri menjadi anggota. Ketetapan B . K e b e r h a s i l a n D P R - RI
lingkungan tidak hanya terbatas tersebut mengakibatkan Palestina menduduki Jabatan Penting di
pada Kyoto Protocol tetapi juga yang diwakili oleh PNC (Palestinian Organisasi Parlemen Regional dan
terhadap Convention on Biological National Council) yang terdiri dari Internasional.
Diversity dan Convention to Combat anggota parlemen Palestina yang 1. Pada periode 2004 – 2009, beberapa
Desertification serta konvensi- berada di pengasingan tidak dapat anggota DPR-RI menduduki
konvensi lainnya sebagai langkah mengajukan diri sebagai anggota, posisi yang sangat strategis di
penting pertama menuju etika baru walaupun mereka selalu hadir dalam IPU, yaitu H. Abdillah Toha,
dan pelestarian dan perlindungan sidang-sidang IPU sebagai observer SE sebagai anggota sekaligus
lingkungan. selama kurang lebih 31 tahun sejak Wakil Presiden IPU Executive
Mengenai isu Myanmar, sebagai tahun 1977. Pada awal tahun 2008, Committee, Simon Patrice Morin
bentuk keprihatinan DPR RI atas Palestina mengajukan permintaan sebagai First Vice President
situasi di Myanmar, DPR RI dalam afiliasi sebagai anggota ke IPU dengan dari Standing Committee for
Sidang ke- 117 IPU di Jenewa menyodorkan perkembangan baru Peace and International Security,
mengajukan emergency item berjudul bahwa PNC adalah bagian dari PLC Aisyah Hamid Baidlowi sebagai
The urgent need for the Members (Palestinian Legislative Council) anggota Coordinating Committee
of the Inter-Parliamentary Union sebagai hasil pemilu tahun 2006 of Women Parliamentarians,
to exercise concerted efforts for the yang berkedudukan di Tepi Barat Luthfi Hasan Ishaaq sebagai
speedy attainment of democratization dan Jalur Gaza. Hal yang menganjal anggota Titular Komisi Middle
and termination of the widespread adalah Palestina belum dianggap East Questions dan terakhir
human rights violations in Myanmar. IPU sebagai sovereign state, karena Prof. Dr. Wila Chandrawila
Indonesia mengajak parlemen seluruh walaupun Resolusi UNGA no 43/177 Supriadi terpilih menjadi anggota
dunia dan masyarakat internasional tanggal 15 Desember 1988 mengakui Committee to Promote Respects
memberikan perhatian penuh kepada proklamasi negara Palestina, namun for International Humanitarian
situasi Myanmar, mengingat telah Sidang PBB tersebut belum secara Laws. Duduknya Anggota DPR
lebih dari 18 tahun rakyat Myanmar resmi mengakui kedaulatan Palestina. RI di sejumlah jabatan organisasi
menderita karena tindakan brutal dan DPR-RI memperjuangkan agar internasional tersebut, tentu
tekanan psikologis serta pelanggaran Palestina bisa menjadi anggota tetap merupakan suatu pengakuan
HAM yang dilakukan pemerintah IPU dengan melihat kenyataan internasional terhadap integritas,
militer Myanmar. Dengan dukungan bahwa anggota parlemen dari PLC loyalitas dan partisipasi aktif
dari kelompok politik 12 plus dan yang berkedudukan di Tepi Barat DPR-RI sebagai anggota IPU
sebagian besar Negara OKI, usulan dan Jalur Gaza banyak yang berada serta meningkatnya kepercayaan
Indonesia diterima untuk dibahas di penjara Israel dan kalaupun ada dan apresiasi IPU dan anggota
dalam sidang. Inisiatif Indonesia yang lain mereka mendapat kesulitan parlemen dari berbagai negara
tersebut memperlihatkan bahwa DPR untuk keluar negeri karena blokade kepada Grup Nasional Parlemen
RI tidak tinggal diam atas situasi Israel. DPR-Ri juga mendesak agar Indonesia.
yang memprihatinkan di kawasan, Executive Committee membawa kasus 2. Ketua DPR-RI, HR. Agung
dikala parlemen negara ASEAN ini ke Sidang Governing Council dan L akso no telah ter pilih
lain enggan memasuki ranah yang diputuskan oleh seluruh anggota sebagai Presiden Asia Pacific
mereka anggap mencampuri kondisi IPU, tidak dibahas oleh Executive Parliamentary Forum (APPF)
dalam negeri walaupun hal tersebut Committee saja yang anggotanya periode 2005-2006; Presiden
jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip- notabene banyak yang masih belum Asian Parliamentary Assembly
prinsip nasional ataupun internasional. ingin melihat Palestina resmi duduk (APA) periode 2008-2010 dan
Sikap Parlemen atau DPR-RI dalam bersama menjadi anggota IPU, Presiden FASPPED periode
mensikapi isu Myanmar memang agak walaupun hal tersebut disampaikan 2008-2012 (ex-officio).
berbeda dengan sikap Pemerintah RI, tidak dengan terus terang. Akhirnya
namun dalam isu ini terlihat bahwa Sidang Governing Council secara
Diplomasi Parlemen berperan besar. voting pada Oktober 2008 menerima
Mengenai isu Palestina, dalam amandemen Statuta IPU sebagai
Sidang IPU, APPF dan APA, DPR- cara untuk dapat menerima afiliasi
RI gencar memperjuangkan Palestina. Palestina pada sidang IPU berikutnya
Statuta IPU mengamanatkan bahwa di Addis Ababa, April 2009. Hasil
keanggotaan IPU terbuka bagi setiap voting memperlihatkan 1219 suara
parlemen yang terbentuk dalam mendukung, 90 suara menolak dan
sebuah negara merdeka, berada di 230 abstain.
dalam negara tersebut dan mewakili
penduduknya, dapat mengajukan

98 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73