Page 67 - MAJALAH 94

PERNIK
PERNIK

Siap Kawal Keamanan

Obyek Vital Nasional

erbicara Keamanan di Lingkungan DPR tentunya
tidak lepas dari peran Pengamanan Dalam (Pamdal)
Bmaupun Pihak Kepolisian. DPR merupakan salah
satu obyek vital nasional (obvitnas) yang harus dilindungi
karena menyangkut salah satu lembaga negara dimana
apabila terdapat gangguan keamanan tentunya akan
mempengaruhi politik dan perekonomian nasional.
“Tugas Kepolisian atau Pam obvit DPR, yaitu
melaksanakan pengamanan khususnya gedung
MPR/DPR/DPD, melakukan pengawalan pimpinan, Polisi Brimob Saat menghadapi para pendemo yang ada di Gedung DPR
pengamanan kediaman pimpinan MPR, DPR maupun
DPD, serta memantau agenda jadwal kegiatan alat
kelengkapan dewan,”terang Sub Direktorat Lembaga
Negara (Subdit Lemneg) Kompol Priono kepada
Parlementaria.
Selain itu, Pamobvit dituntut bekerjasama dan
saling berkoordinasi dengan Pamdal seperti melakukan
pengamanan gedung sementara khusus pengamanan
di depan gerbang, Pihak Kepolisian juga berkordinasi
dengan Polda Metro Jaya, maupun dengan Pengamanan
Dalam (Pamdal). “Apabila ada demontrasi yang tidak
relative besar cukup dari Polsek Tanah Abang, Pam obvit
Polda, Sabara dan Brimob,”terangnya.
Tugas Pamobvit di lingkungan DPR, berasa semakin
berat dan kompleks apabila banyaknya masyarakat
yang melakukan aksi demo di lingkungan DPR apalagi
bila diiringi dengan tindakan anarkis yang menjurus
keperusakan bangunan di sekitar DPR. “Ditpamobvit lingkungan DPR yang tidak mau disebutkan namanya itu.
memang dipimpin oleh Direktur Ditpamobvit (Dir Seperti kita ketahui, dalam Pasal 5 UU No. 2 tahun
Pamobvit), yang bertanggung jawab kepada Kapolda 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa
Metro Jaya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari- Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat
hari di bawah kendali Wakapolda Metro Jaya, jadi semua negara yang berperan dalam memelihara keamanan
diputuskan oleh Wakapolda,”papar Priono. dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
Selaku petugas Keamanan di lingkungan DPR memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
prinsipnya dituntut memiliki kesabaran lebih dalam kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
menghadapi pengunjuk rasa. Terkadang karena faktor keamanan dalam negeri. Berdasarkan UU No. 2/2002
letih, lelah, maupun panas karena teriknya matahari tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga
bisa menjadi pencetus aksi anarki antar kedua pihak keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan
baik pendemo ataupun pihak kepolisian. Situasi dimana obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis
awalnya tenang bisa berubah seketika menjadi chaos bagi terselenggaranya pembangunan nasional.
karena itu, pihak kepolisian harus selalu menjaga situasi Keppres No. 63/2004 juga menyatakan bahwa
keamanan yang kondusif. “Terkadang kita kemancing konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas
juga emosi, namun memang harus banyak sabar dalam harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan
menjaga kemanan,”ujar salah satu Polisi yang bertugas di yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI serta

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
| | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | |
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
Edisi 94
P

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012
ARLEMENT