Page 79 - MAJALAH 169

P O J O K R P A R L E

Kalau Tidak Jadi PNS,

Ujung-ujungnya Minta Merdeka

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati dan Anggota Komisi X DPR Jimmy Demianus Ijie bertukar cenderamata dengan Gubernur Papua. FOTO: ERMAN/JK
Menjamurnya lembaga pendidikan tinggi pegawai negeri sipil. Agar generasi penerus yang ada di papua
(universitas) tak terkecuali di Papua bisa bersaing, terutama saat menghadapi era industri 4.0.
Selain itu, pada kesempatan yang sama Wakil Ketua
Barat, tak luput dari perhatian dari Jimmy Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan bahwa guru
Demianus Ijie yang juga merupakan dan pendidik menjadi salah satu hal yang serius yang sedang
Anggota Komisi X DPR RI. disorot oleh Komisi X DPR RI. Mengingat indeks pendidikan di
Indonesia relatif datar, bahkan cenderung menurun. “Maka dari
eperti diketahui, Komisi X DPR RI ini membidangi itu penting sekali guru harus mendapatkan perhatian. Bukan
masalah pendidikan, pariwisata, pemuda dan hanya perhatian dalam aspek peningkatan mutu, tetapi juga
olahraga, Sejarah, ristekdikti serta ekonomi kreatif, perhatian dari sisi kesejahteraannya,” kata Reni.
Pada suatu kesempatan, yaitu saat kunjungan Legislator fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu
Skerja (kunker) reses Komisi X ke Papua Barat, menambahkan, Komisi X DPR RI sangat konsen mengawal
Djimmy menyampaikan pesan agar perguruan tinggi tak lupa mutu pendidik dalam hal ini fokus pada kualitas yang dimiliki
memperhatikan kualitas dari output yang dihasilkan. Lembaga guru. Pada kunjungan ke beberapa sekolah di Sorong, Papua
pendidikan jangan cuma menjadi lembaga pencetak ijazah Barat, Tim Kunker Komisi X DPR RI melihat secara langsung
semata, harus ada bentuk pertanggungjawaban berupa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas. Termasuk juga
kualitas daripada output lembaga tersebut. capaian standar pelayanan minimum pada sekolah tersebut.
“Saya juga mengharapkan agar kebijakan mendirikan “Kita sudah melihat langsung proses pembelajaran di kelas.
universitas jangan seperti jamur di musim hujan, harus Kita bisa menilai apakah sekolah tersebut sudah mencapai
dibatasi. Karena akhirnya sebuah lembaga pendidikan hanya standar pelayanan minimum, misalkan jumlah gurunya.
menghasilkan orang yang sekedar punya ijazah namun tidak kemudian kapasitas muridnya jauh lebih banyak daripada
terpakai lapangan kerja,” tambah Jimmy. jumlah ruang belajar, juga perlengkapan laboratorium,” terang
Ia menekankan output dari lembaga pendidikan harus jelas politisi Dapil Jawa Barat IV itu.
agar bisa langsung terserap di lapangan kerja. Jangan lagi Reni juga menyampaikan prioritas pemerintah pusat saat
menghasilkan pengangguran, kalau tidak diterima jadi PNS ini adalah pembangunan politeknik, moratorium pembangunan
(Pegawai Negeri Sipil) ujung-ujungnya minta merdeka. Itu tidak universitas, serta pembatasan terhadap program studi kecuali
boleh terjadi,” kata Djimmy. program studi yang berbasis ilmu terapan. “Mengapa demikian,
Guna memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Papua saat ini universitas sudah overload dan hari ini kita sudah agak
Barat, Ia meminta pemerintah pusat menyikapi permohonan salah arah. Indonesia merupakan negara berkembang di mana
dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) yang negara berkembang itu basis pendidikannya adalah vokasi,”
meminta alokasi tenaga pendidik (dosen) dengan status tandas Reni. ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 79