Page 71 - MAJALAH 181

D APIL

Ribuan Ton Garam langsung dengan produk
garam, mulai dari masalah
Menumpuk di Gudang produksi, industri, dan korporasi
sebagaimana tercantum dalam UU
BUMN.
PT Garam undang lainnya yang akan direvisi
Tidak hanya itu, undang-

diantaranya UU Nomor 7 Tahun
2018 tentang Perlindungan dan
Tinjauan langsung Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi, awal Pemberdayaan Nelayan Budidaya
Januari lalu ketika masa reses Masa Persidangan I Tahun Sidang Ikan dan Petambak Garam.
Baidowi mengungkap, berdasarkan
2019-2020, menemukan sebanyak 630.000 ton stok garam yang Direktur PT Garam saat bertemu di
tidak terserap. Stok tersebut diantaranya 450.000 ton garam milik Sumenep, Jawa Timur, Indonesia
PT Garam (Persero), dan 180.000 ton milik petambak garam yang sempat mengekspor garam hingga
tersebar di Pulau Madura, Jawa Timur hingga Kupang, NTT. ke India dan Australia.
Saat ini, justru yang terjadi
adalah anomali, mengingat

ahkan, masih ada stok
garam yang tidak terjual
pada produksi dua tahun
lalu di gudang PT Garam,
Byang berkantor pusat
di Sumenep, Jawa Timur, tersebut.
Ini mengindikasikan bahwa stok
garam milik pemerintah dan milik
rakyat sangat melimpah. Pada
salah satu gudang penyimpanan
yang dikunjungi Baidowi, di
Desa Pandan, Kecamatan Galis,
Kabupaten Pemekasan, Madura,
sudah tidak bisa menampung.
Sehingga gudang semi permanen
tersebut ditutupi terpal.
“(Temuan) ini, fakta yang
mengejutkan. Itu baru yang ada Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi dari Fraksi PPP saat meninjau 630.000 ton stok garam yang tidak terserap di
di gudang milik PT Garam, kalau Madura, Jatim. Foto: Dsc/Man
ditambah milik rakyat lebih banyak
lagi. Ini artinya garam dalam negeri sebagai akal-akalan kelompok Indonesia justru yang mengimpor
sebetulnya sangat mencukupi pengusaha saja. Padahal, kadar garam dari India dan Australia.
untuk kebutuhan konsumsi. Tetapi garam produksi perusahaan plat Untuk itu, Baidowi menekankan
di sisi lain justru ada impor garam merah tersebut dan garam rakyat, bahwa benang kusut soal produksi
besar-besaran pada tahun 2019,” menurut Baidowi, banyak yang dan industri garam di Indonesia
kata Baidowi. NaCl-nya di atas 94 persen. sudah saatnya untuk segera
Lebih lanjut, Wakil Ketua “Kami akan usulkan ke dibenahi.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pemerintah, agar tahun 2020 ini “Pemerintah harus betul-betul
ini juga menyampaikan bahwa ada pengetatan impor garam,” berpihak kepada rakyatnya sendiri,
stok melimpah tersebut perlu tegas politisi Fraksi Partai PPP ini. bukan kepada segelintir orang. Saya
dicari solusinya oleh pemerintah. Selain pembatasan impor, di Komisi VI DPR RI dan anggota
Adanya stigma bahwa garam Baidowi mengatakan, Baleg DPR yang lain sudah komitmen untuk
dalam negeri kadar garamnya RI juga akan merevisi beberapa memperjuangkan masalah garam
rendah, menurutnya, hanya undang-undang yang berkaitan ini,” tutup Baidowi. l alw

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 71
TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 71