Page 79 - MAJALAH 170
P. 79
POJOK PARLE
Baru Salam, Sudah Dibubarkan
Surat Tanda Terima
Pemberitahuan (STTP)
wajib dimiliki oleh Calon
Legislatif (Caleg) yang akan
melaksanakan kampanye.
TTP nantinya
ditembuskan ke pihak
Kepolisian, Komisi
Pemilihan Umum (KPU),
Sdan Badan Pengawasan
Pemilu (Bawaslu). Tanpa adanya
STTP tersebut, kegiatan kampanye
akan dibubarkan oleh Bawaslu.
Fakta di lapangan terutama di
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron bersama Ketua KPU dan Bawaslu. Foto: Arief/jk
daerah, masih banyak perbedaan
persepsi terkait STTP. Wakil orang anggota Panwascam yang
Ketua Komisi II DPR RI Herman memantau kegiatannya di dapil.
Khaeron meminta adanya Namun bila mencapai enam
keputusan dari penyelenggara FAKTA DI LAPANGAN hingga tujuh orang, ia meminta
Pemilihan Umum, baik KPU dan TERUTAMA DI DAERAH, agar tertib, walaupun kadang
Bawaslu, terkait batasan kewajiban ia merasa tidak nyaman ketika
untuk menyampaikan perizinan MASIH BANYAK ada anggota Panwascam yang
kampanye. PERBEDAAN PERSEPSI mendokumentasikan kegiatan.
“Pertemuan mau 10, 20, 30 “Kadang risih kita kalau direkam
orang, wajib melaporkan. Yang TERKAIT STTP terus gitu. Seolah-olah mereka
lucu kalau pertemuannya 20 mencari kesalahan kita. Loh kita
orang, pihak kepolisian hadirnya yang bikin undang-undang, kita
se-Polsek datang semua di situ, yang kasih anggaran, dia mau matok
bisa menambah banyak peserta kita gitu. Seharusnya kita yang
yang ada di sana dan konsumsinya ‘Assalamualaikum’ sudah matok gitu ya, ini dia yang siap
juga dua kali lipat,” kata Herman dibubarkan, karena tidak ada STTP- mematok kita. Ini yang terjadi di
dalam Rapat Dengar Pendapat nya. STTP itu rumit juga ngurusin- lapangan,” umbarnya.
(RDP) Komisi II DPR RI dengan nya. Jadi mohon saya kira dibuat “Coba sekali-kali Pak Arif (Ketua
penyelenggara Pemilu, baru-baru batasan atau diputuskan enggak KPU, RED), Pak Abhan (Ketua
ini. perlulah pakai STTP. Ngapain juga Bawaslu, RED) jadi Caleg deh, baru
Menurut Herman penting bagi ada Panwascam kalau masih harus merasakan. Sepintas memang
KPU dan Bawaslu yang memiliki ada STTP. Kecuali urusan yang dianggap enteng, itu karena
kewenangan pada proses kampanye Pilpres, kalau urusan Pileg ini belum pernah jadi Caleg. Kalau
untuk membuat batasan-batasan jangan terlalu menyulitkan. Jadi pernah jadi Caleg, baru merasakan
tertentu. Misalnya rapat umum Caleg aja udah sulit, dipersulit lagi bagaimana tersiksanya diawasi oleh
terbuka dan dihadiri lebih dari oleh kalian,” keluh Herman. Panwascam itu. Seorang Pimpinan
seratus orang, kegiatan seperti ini Politisi Fraksi Partai Demokrat ini Komisi II DPR RI diawasi oleh
menurutnya yang harus melakukan juga menyoroti kinerja pengawasan Panwascam. Ini saya curhat kondisi
perizinan. yang dilakukan oleh Panwascam. di lapangan ya,” tandas politisi
“Ada kawan saya, baru ngomong Ia masih memaklumi bila dua dapil Jawa Barat VIII itu. l es
TH. 2019 EDISI 170 PARLEMENTARIA 79
