Page 23 - MAJALAH 207

PENGA WASAN

“Oleh karena itu, dengan keluarnya
MENGIMBAU AGAR aturan baru itu, terkesan pemerintah
PEMERINTAH TIDAK memaksakan kepesertaan BPJS
Kesehatan dengan segala cara. Aneh
MENYULITKAN saja, korelasinya apa antara tanah
MASYARAKAT YANG sama jaminan kesehatan? Peralihan
kepemilikan tanah dan jaminan sosial
INGIN MELAKUKAN JUAL

BELI TANAH DENGAN
KETENTUAN SYARAT KENAPA RAKYAT
KEPESERTAAN AKTIF HARUS DIPAKSA

BPJS KESEHATAN MENGIKUTI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN

Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar. NASIONAL, APALAGI
Foto: Ridwan/Man
MENGKAITKANNYA

DENGAN
tertarik ikut BPJS. Jangan dikait-kaitkan sebagai bentuk kesewenang- TRANSAKSI BIDANG
seperti ini, yang menurut saya agak wenangan. PERTANAHAN
janggal. “Jauh panggang dari api dan tidak ada
Senada dengan Syamsurizal, korelasinya. Kenapa rakyat harus dipaksa
Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar mengikuti program Jaminan Kesehatan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.
Foto: Andri
mengimbau agar pemerintah tidak Nasional, apalagi mengkaitkannya
menyulitkan masyarakat yang ingin dengan transaksi bidang pertanahan.
melakukan jual beli tanah dengan Kebijakan ini jelas terlalu mengada-ada
ketentuan syarat kepesertaan aktif dan berebihan. Keinginan Pemerintah
BPJS Kesehatan. Menurutnya, antara untuk memastikan masyarakat memiliki
jual-beli tanah dan persoalan kesehatan jaminan kesehatan kenapa harus di
adalah dua hal yang berbeda. Bisa kaitkan dengan transaksi jual beli tanah
jadi masyarakat yang akan menjual oleh masyarakat. Sungguh tidak adil,
tanahnya adalah orang yang sedang memanfaatkan segala infrastruktur
kesulitan secara keuangan. yang ada di dalam pemerintahan untuk
“Menurut saya (masyarakat) jangan ‘memaksa’ masyarakat dalam rangka
dipaksa-paksa. Di antara mereka ini optimalisasi pelaksanaan program
(mungkin) ada yang tidak mampu. Jaminan Kesehatan Nasional. Gak
Seharusnya jadi tanggung jawab nyambung logikanya,” tegas politisi PAN
pemerintah untuk masuk di APBN ini.
untuk (mendapatkan subsidi sebagai) Ia berpendapat, pemerintah
masyarakat yang tidak mampu,” ujar seharusnya menekankan kepada
Chairul. pengelola BPJS untuk membenahi
Sementara itu, Anggota Komisi II sistem dan meningkatkan pelayanan
DPR RI Guspardi Gaus juga menilai serta transparansi pengelolaan BPJS
kebijakan yang di gagas pemerintah Kesehatan. Jika masyarakat merasakan
dengan mewajibkan fotokopi kartu manfaatnya dan puas terhadap service kesehatan merupakan hak rakyat
BPJS Kesehatan sebagai salah satu yang diberikan BPJS kesehatan. yang harus sama - sama dilindungi
syarat pendaftaran tanah atau rumah Maka tanpa dipaksa masyarakat akan negara, sehingga dalam melindungi
susun yang akan melakukan akad jual dengan sendirinya ikut berpartisipasi hak tersebut negara tidak boleh
beli adalah kebijakan yang absurd, dalam program jaminan kesehatan dari memberangus dan membungkam hak
mengada-ada dan bisa di kategorikan Pemerintah ini. lainnya,” tukasnya. l dep,gal/es

TH. 2022 EDISI 207 PARLEMENTARIA 23