Page 26 - MAJALAH 207

LEGISLASI

RUU Pendidikan Kedokteran:

Upaya Wujudkan Layanan

Kesehatan yang Berkualitas

Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran memiliki implikasi penting dan strategis
dalam konsepsi Sistem Pendidikan Kedokteran di Indonesia. Dalam mewujudkan
kesejahteraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan dokter yang berkualitas
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

okter yang berkualitas pengetahuan dan teknologi di bidang kekurangan dokter di berbagai daerah
dihasilkan dari kedokteran dan kedokteran gigi. dengan cara memberikan beasiswa
penyelenggaraan Diantara tujuan pendidikan kepada tiap calon dokter yang berasal
pendidikan kedokteran kedokteran tersebut, terdapat satu dari masing-masing daerah dengan
D yang terbentuk dari sistem aspek penting dan strategis yakni ikatan dinas terutama.
pendidikan kedokteran yang dapat dokter atau dokter gigi yang dihasilkan Usai tamat pendidikan menjadi
menghasilkan lulusan dokter sesuai melalui pendidikan kedokteran tidak dokter nantinya maka bisa langsung
dengan kebutuhan masyarakat serta cukup sekedar berkualitas dan humanis. bertugas di daerah yang kekurangan
memiliki nilai-nilai kemanusiaan atau Akan tetapi, harus sesuai dengan jumlah dokter. Apalagi, banyak warga
humanis. kebutuhan masyarakat dan tersebar yang berminat menjadi dokter tetapi
Secara konkret, pendidikan merata di seluruh wilayah tanah air mengalami kendala ekonomi. Maka,
kedokteran harus diselenggarakan agar pelayanan kesehatan benar-benar diharapkan ke
secara terencana, terarah, merata di seluruh wilayah Negara depan melalui
dan berkesinambungan untuk Kesatuan Republik Indonesia. partisipasi
menumbuhkembangkan penguasaan, Anggota Badan Legislasi (Baleg) pemda menjadi
pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan DPR RI Romo H.R. Muhammad solusi supaya
ilmu pengetahuan dan teknologi di Syafi’i menilai, distribusi dokter distribusi
bidang kedokteran dan kedokteran ke seluruh penjuru Indonesia dokter ke
gigi yang bertujuan pada empat tujuan belum lah merata. Terkait hal itu, daerah-
besar, yaitu menghasilkan dokter dalam revisi UU Dikdok nantinya daerah
dan dokter gigi yang berbudi luhur, akan mewajibkan masing-masing
bermartabat, bermutu, berkompeten, pemerintah daerah mengatasi
berbudaya menolong, beretika,
berdedikasi tinggi dan profesional.
Lalu berorientasi pada keselamatan Anggota Baleg DPR RI
pasien, bertanggung jawab, bermoral, Romo H.R. Muhammad Syafi’i.
Foto: Jaka/Man
humanistis, sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, mampu beradaptasi
dengan lingkungan sosial, dan berjiwa
sosial tinggi, memenuhi kebutuhan
dokter dan dokter gigi di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia secara berkeadilan dan
meningkatkan pengembangan ilmu

26 PARLEMENTARIA EDISI 207 TH. 2022