Page 7 - MAJALAH 128

MENOLAK PROGRAM BUMN yang diluncurkan oleh Kemen- secara langsung terhadap kegiatan op-

HOLDING BUMN terian BUMN RI pada tanggal 2 Oktober erasional perusahaan masing-masing.
Selanjutnya, dengan adanya holding ini
2014, karena program tersebut bukan
Bersama ini dengan hormat, kami merupakan satu-satunya cara untuk diharapkan dapat meningkatkan peneri-
sampaikan surat dari Sdr., SP. selaku meng atasi persoalan-persoalan men- maan negara dari sisi deviden dan pajak
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja dasar di masing-masing PTPN, sehingga serta dampak ganda perekonomian na-
Perkebunan Nusantara (FSP BUN), yang dalam perjalanannya perlu dikaji dan sional atas pengembangan usaha yang
ditujukan kepada Ketua DPR RI, sebagai dianalisis secara komprehensif dengan dilakukan.
berikut. melibatkan seluruh stakeholder terha- Bahwa FSP BUN telah memberikan
FSP BUN adalah Induk Organisasi dap kepenting an Pemerintah, Perusa- Kuasa Khusus kepada Lembaga Ban-
Serikat Pekerja di lingkungan BUMN haan dan Kar yawan. tuan Hukum (LBHI) Perkebunan untuk
Perkebunan yang dibentuk secara bot- Bahwa program holding BUMN melakukan kajian sekaligus Judicial Re-
tom up berdasarkan Peraturan Menteri bertujuan meningkatkan daya saing view di Mahkamah Agung terhadap ke-
Tenaga Kerja RI No. PER-05/MEN/1998 BUMN, menciptakan nilai tambah, dan tentuan PP No. 72 Tahun 2014 tentang
tanggal 27 Mei 1998 tentang Pendaf- meningkatkan profesionalisme serta ci- Penambahan Penyertaan Modal Negara
taran Organisasi Pekerja yang Berben- tra BUMN perkebunan dan kehutanan. RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan
tuk Serikat Pekerja dan UU No. 21 Tahun Dalam holding perkebunan, PTPN III Perseroan PTPN III pada tanggal 17 Ok-
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat akan menjadi induk holdingnya, sedan- tober 2014, dengan Registrasi No. 67 P/
Buruh. Adapun FSP BUN beranggotakan gkan untuk holding kehutanan, induk HUM/2014, namun sampai saat ini be-
25 Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) holding diserahkan ke Perum Perhutani. lum diputuskan oleh MA RI.
PTPN I – XIV, Lembaga, Anak Perusa- Bahwa pembentukan holding BUMN, Kami memohon Ketua DPR RI mem-
haan dan Dapenbun yang tersebar dari perkebunan dan kehutanan ini dilaku- bantu menyelesaikan permasalahan
Sabang sampai Merauke dengan jum- kan dengan mekanisme pengalihan tersebut sesuai ketentuan berlaku.
lah Anggota + 360.000 karya wan, yang saham negara sebagai tambahan pe-
berkedudukan di DKI Jakarta. nyertaan modal negara kepada BUMN Tuhu Bangun
Kami menolak program holding champion dan relatif tidak berpengaruh DKI Jakarta

DISKRIMINASI Barat, Kecamatan Kelapa Gading, serta takut, terutama bagi lansia dan
Kotamadya Jakarta Utara.
KONFLIK TANAH b. Melakukan pendataan rumah warga anak-anak.
Kami berpendapat, bahwa pendataan
di sepanjang Jalan Inspeksi Kali Sun- terhadap warga tersebut merupakan tu-
Saya Ketua RW 04 Kelurahan Kelapa ter, dari RT. 002 s.d RT 010 pada tang- poksi dari Dinas Kependudukan, bukan
Gading Barat, mengajukan permohonan gal 3 September 2014 dan 4 Septem- TNI AL, sedangkan RT dan RW merupa-
perlindungan dan keadilan dari tindakan ber 2014. kan wadah formal yang ada di lingku-
diskriminasi, intimidasi, dan arogansi ser- c. Melakukan pendataan dan mengu- ngan tersebut, namun RT dan RW tidak
ta pengklaiman/ pengambilalihan secara mumkan dengan pengeras suara agar diinformasikan/mendapat pemberita-
sepihak yang dilakukan oleh Lantamal warga melakukan pembongkaran huan.
III terhadap lahan yang ditempati warga rumah di Jalan Inspeksi Kali Sunter Tim Pendamping sebagai perwakilan
di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Kelurahan RT. 02 RW 04, Kelurahan Kelapa Ga- warga telah mengirimkan surat kepada
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa ding Barat, Kecamatan Kelapa Ga- Lurah Kelapa Gading Barat, Camat Ke-
Gading, Kotamadya Jakarta Utara. ding, Kotamadya Jakarta Utara Pada lapa Gading, dan Walikota Jakarta Utara
Bahwa permasalahan konflik tanah 21 Oktober 2014,. untuk melakukan klarifikasi atas tinda-
antara warga dengan pihak Lantamal III, d. Memberikan Surat Peringatan (SP) I kan Lantamal III tersebut, namun sampai
dimana tanah yang didiami oleh warga pada tanggal 28 Oktober 2014, SP II saat ini belum mendapat tanggapan.
tersebut telah berlangsung sejak tahun pada tanggal 3 November 2014 dan Kami memohon Ketua Komisi III DPR
1960. SP III pada tanggal 7 November 2014 RI segera membantu menyelesaikan
Bahwa tindakan pihak Lantamal III serta Surat Pemberitahuan Pelaksa- permasalahan tersebut sesuai dengan
terhadap lahan warga tersebut telah ber- naan Pembongkaran pada tanggal 11 ketentuan berlaku.
langsung selama 2 bulan, diantaranya: November 2014. Demikian untuk menjadi periksa dan
a. Melakukan pembongkaran paksa Bahwa Lantamal III dengan melibat- terima kasih.
terhadap sebuah rumah (4 petak) di kan para petugas berseragam secara
Jalan Inspeksi Kali Sunter No. 1 RT. mendadak melakukan tindakan tersebut Usman
010 RW 04, Kelurahan Kelapa Ga ding sehingga membuat warga resah, trauma Jakarta Utara

PARLEMENTARIA EDISI 128 TH. XLV, 2015 7