Page 88 - Stabilitas Edisi 196 Tahun 2023
P. 88
KOLOM
Syarif Fadilah
Pemimpin Redaksi Majalah STABILITAS
Suntikan Modal tertinggi eksekutif perusahaan
Ya, orang-orang pintar di jajaran
dan Tata Kelola negara seringkali menganggap tugas
utama mereka adalah menyenangkan
penguasa. Maka seringkali bekerja
untuk mengoptimalkan perusahaan
agaimana perasaan Negara kembali meminta demi mendapatkan manfaat yang
Anda jika uang yang suntikan modal Rp57,9 bisa dirasakan rakyat, tidak dianggap
Anda miliki dipakai triliun untuk delapan kewajiban bagi mereka. Mereka
Buntuk mengganti perusahaan di bawah menganggap negara itu adalah milik
kerugian yang dilakukan orang kendalinya untuk tahun pihak yang berkuasa.
lain? Atau bagaimana jika Anda 2024. BUMN yang akan Kenyataan itu bisa dirasakan saat ini.
sebagai pemilik modal harus diberikan penyertaan Banyak dari para petinggi yang khawatir
menanggung kerugian akibat modal negara 2024 adalah menyinggung perasaan para penguasa
kecurangan yang dilakukan BUMN karya yaitu PT jika mengambil kebijakan yang berbeda,
pengurus perusahaan. Tentu Hutama Karya sebesar meski itu dibutuhkan perusahaan. Pada
pengalaman itu tidak ingin Anda Rp10 triliun dan ada usulan akhirnya perusahaan harus berjalan
alami. tambahan untuk tiga sesuai keinginan penguasa, bukan
Suka tidak suka, meski BUMN Karya sebesar Rp24 kebutuhan perusahaan itu sendiri.
demikian, hal itu tengah berada di triliun yang diharapkan Oleh karena itu usulan penyertaan
hadapan kita ketika pemerintah akan cair pada Januari modal pemerintah seharusnya
meminta agar suntikan dana 2024 mendatang. Yakni, mendapatkan pertimbangan yang
kepada perusahaan negara untuk restrukturisasi panjang sebelum pada akhirnya harus
kembali dilakukan. Suntikan PT Waskita Karya Tbk ditolak. Sebab pertama adalah karena
modal untuk perusahaan Negara (WSKT) dan PT Wijaya beban Anggaran Pendapatan dan
tampaknya menjadi strategi lazim Karya Tbk (WIKA) sebesar Belanja Negara sudah semakin berat dan
dari pemerintahan ini. Ketika Rp8 triliun. Padahal dua seharusnya dipakai untuk semata-mata
perekonomian dalam kondisi perusahaan yang disebut memenuhi kebutuhan rakyat.
terpuruk dan negara harus hadir terakhir sedang dirundung Sebab kedua adalah karena masalah
dengan kepanjangan tangannya masalah dugaan manipulasi tata kelola yang buruk yang masih
maka mungkin keinginan untuk laporan keuangan. berjalan di banyak meski tidak semua
memberikan dana kepada Rekayasa laporan BUMN. Pemerintah atau negara tentu
korporasi pelat merah masih bisa keuangan tampaknya tidak ingin dianggap lemah karena
dipahami. menjadi jurus andalan para dibodohi oleh para begundal-begundal
Akan tetapi ketika penjahat pengambil uang pemakan uang rakyat yang kerap
perekonomian sudah berjalan rakyat yang berkeliaran di menggunakan modus me-make up
relatif normal, maka permintaan perusahaan-perusahaan laporan keuangan.
kucuran modal dari anggaran negara Negara. Sebelum ini kita sudah Namun jika memang pada akhirnya
untuk perusahaan milik pemerintah mendengar kasus serupa terjadi diputuskan secara politis harus
adalah sesuatu yang janggal. Apalagi pada maskapai Garuda Indonesia, mendapatkan suntikan negara maka
perusahaan yang direkomendasikan Asuransi Jiwasraya, Krakatau harus ada laporan audit independen
untuk mendapatkan dana itu adalah Steel, Asabri sampai PT Kereta terhadap seluruh laporan keuangan
perusahaan yang sedang tersandung Api Indonesia. Kasus-kasus yang BUMN sebagai syaratnya. Tentu kita
masalah tata kelola. Tetapi itulah yang mencuat itu hamper dipastikan tidak ingin anggaran negara terus
terjadi di depan mata kita. hanya fenomena gunung es di menerus ditelikung dan dikecoh oleh
Kementerian Badan Usaha Milik lautan luas. penjahat-penjahat berkedok pejabat.*
88 Edisi 196 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id
