Page 118 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Namun berdasarkan Pasal 1 butir 19 Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021
menyatakan, bahwa pelepasan hak oleh pemegang Hak Pengelolaan atau
Hak Atas Tanah dengan tanah yang dikuasainya bisa kembali menjadi
Tanah Negara atau Tanah Ulayat. Oleh karena itu, Bapak Asep dalam
wawancaranya mengatakan bahwa 18 sertipikat hak milik tersebut awalnya
berasal dari Tanah Ulayat, sehingga jika dilepaskan haknya, maka akan
kembali ke Tanah Ulayat sesuai dengan Permen tersebut. Beliau juga
mengatakan bahwa ternyata dari 18 sertipikat tersebut ada satu sertipikat
yang hilang, jadi dilakukan proses permohonan untuk menggantinya.
Mekanisme permohonan sertipikat hilang dijalankan dengan langkah-
langkah berikut: pertama, pemohon mengajukan permohonan kehilangan
sertipikat dan meminta surat keterangan dari Kepolisian. Kemudian, Desa
mengkonfirmasi bahwa sertipikat tersebut memang hilang. Selanjutnya,
dilakukan pengangkatan sumpah kepada pemilik tanah bahwa
sertipikatnya hilang. Langkah berikutnya, mengumumkan kehilangan
sertipikat di surat kabar. Bapak Asep mengatakan, bahwa arahan dari
Kanwil dan pusat adalah tidak perlu menerbitkan sertipikat pengganti,
karena akan dilepaskan nanti. Jadi, mekanisme permohonan sertipikat
hilang sudah cukup sampai di sini. Kantor Pertanahan membuat berita
acara dan pengumuman di koran sebagai tindak lanjut terakhir. Setelah
itu, dokumen lainnya meliputi surat pernyataan pelepasan hak sepihak,
di mana 18 sertipikat tersebut dilepaskan oleh pemilik masing-masing.
Selanjutnya, ada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang
ditandatangani oleh ketua adat, dan surat pernyataan pemasangan tanda
batas serta persetujuan pemilik yang berbatasan.
Dengan pelepasan sukarela tersebut, luasan Tanah Ulayat Kampung
Naga terjadi perubahan, sehingga Bupati Tasikmalaya menerbitkan
kembali Keputusan Bupati Nomor 130/Kep.65.Tapem/2022 Tanggal
10 Februari 2022 tentang Penetapan Lokasi Tanah Seluas 13.950 M2
Sebagai Obyek Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Kampung Adat Naga Di
Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa
Barat. Selanjutnya Keputusan tersebut dimohonkan dan menjadi dasar
permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas Tanah Ulayat Masyarakat
Hukum Adat Kampung Naga guna mewujudkan kepastian Hukum Hak
Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan

BAB 06 99
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kampung Naga