Page 122 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

terdapat SPPT PBB. Oleh karena itu, alasan yang paling mendasar untuk
permohonan HPL atas Tanah Ulayat tersebut adalah surat penguasaan
fisik atas bidang tanah yang dibuat oleh Kuncen selaku ketua adat dan
disahkan oleh pihak pemerintah desa.

Sebuah perjalanan penting untuk mendapatkan pengakuan hukum
atas tanah ulayat mereka dilakukan melalui proses konversi dalam hal
legalisasi aset. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang teliti dan
terorganisir untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi
masyarakat adat Kampung Naga. Mari kita lihat langkah-langkah utama
dalam proses ini:

1. Koordinasi
Tahap pertama adalah koordinasi. Pada tahap ini pihak-pihak terkait
seperti Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, dan
Kantah Kabupaten Tasikmalaya berkumpul untuk menyinkronkan
informasi dan mempersiapkan langkah-langkah berikutnya.
Tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak memahami
maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah ulayat ini.

2. Sosialisasi.
Setelah koordinasi, langkah berikutnya adalah sosialisasi yang terbagi
menjadi dua tahap. Sosialisasi Tahap I melibatkan Kementerian ATR/
BPN dan pihak pemerintah daerah, di mana mereka menjelaskan
maksud dan tujuan dari permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
Kampung Naga. Sosialisasi Tahap II dilakukan dengan masyarakat
adat Kampung Naga untuk mendapatkan masukan dan persetujuan
mereka. Hal ini memastikan bahwa masyarakat adat memahami dan
mendukung proses ini.
3. Melihat Kondisi Nyata.
Tim dari berbagai instansi melakukan peninjauan lapangan
untuk memahami kondisi sebenarnya di Kampung Naga. Mereka
berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memperoleh
informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan dan kondisi
mereka. Peninjauan ini penting untuk memastikan bahwa rencana
permohonan HPL sesuai dengan kondisi lapangan.

BAB 06 103
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kampung Naga