Page 42 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

34 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

PTPKU, Pasal 29-40 Perpres No. 71 Tahun 2012. Rincian tahapan kegiatan Konsultasi Publik
ini adalah sebagai berikut:
a. Konsultasi Publik dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pem-
bangunan dari Pihak yang Berhak. Konsultasi Publik dilakukan dengan melibatkan

Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak dan dilaksanakan di tempat
rencana pembangunan untuk kepentingan umum. Konsultasi Publik dilaksanakan oleh
Tim Persiapan di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kantor kecamatan tempat
10
rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan
dengan Pihak yang Berhak. Undangan disampaikan langsung kepada Pihak Yang Ber-
hak dan Masyarakat Terkena Dampak atau melalui perangkat kelurahan/desa atau
nama lain dalam waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi

Publik. Hasil Kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Atas dasar
kesepakatan, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan penetapan lokasi kepada
Gubernur. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan oleh Instansi yang memerlukan

tanah (Pasal 19 ayat (4)-(6) UU PTPKU ).
b. Konsultasi Publik dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
Apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja terdapat pihak yang keberatan

mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik Ulang dengan
pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (Pasal 20 ayat (1) dan (2)
UU PTPKU dan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 34 ayaat (2) Perpres No. 71 Tahun 2012.
c. Apabila dalam Konsultasi Publik Ulang masih terdapat pihak yang keberatan, maka

Pihak Yang Keberatan mengajukan keberatan secara tertulis, disertai alasan kebe-
ratannya, kepada instansi yang memerlukan tanah. Lalu, instansi yang memerlukan
tanah melaporkan keberatan itu kepada Gubernur. Kemudian, Gubernur membentuk
11
tim untuk melakukan kajian atas keberatan tersebut. Tim tersebut bertugas: (i)
menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan; (ii) melakukan pertemuan
atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan (iii) membuat rekomendasi diterima
atau ditolaknya keberatan. Hasil kajian tim berupa rekomendasi diterima atau

10 Pasal 32 Perpres 71 Tahun 2012 menyatakan hal-hal yang dijelaskan Tim Persiapan dalam Konsultasi
Publik meliputi: (a) maksud dan tujuan rencana pembangunan; (b) tahapan dan waktu proses
penyelenggaraan Pengadaan Tanah; (c) peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; (d) insentif
yang diberikan kepada pemegang hak; (e) Obyek yang dinilai dalam Ganti Kerugian; (f) bentuk Ganti
Kerugian; (g) hak dan kewajiban Pihak yang Berhak.
11 (Pasal 21 ayat (3) UU PTPKU menyatakan bahwa Tim yang mengkaji keberatan itu terdiri atas atas:
a. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota;
b. Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai Sekretaris merangkap anggota;
c. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
e. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
f. Akademisi sebagai anggota.