Page 43 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Oloan Sitorus: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum 35

ditolaknya keberatan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya permohonan oleh Gubernur. Berdasarkan rekomendasi tim, Gubernur
mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi
pembangunan (Pasal 21 UU PTPKU). Jika keberatan ditolak, maka Gubernur

menetapkan lokasi pembangunan. Sebaliknya, jika keberatan diterima, Gubernur
memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana
lokasi pembangunan di tempat lain (Pal 22 UUPTKU).

d. Selanjutnya, perihal Penetapan Lokasi perlu ditegaskan beberapa ketentuan berikut ini:
12
1) Gubernur menetapkan lokasi paling lama 14 Hari Kerja sejak diterimanya permo-
honan penetapan lokasi dari instansi, atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi
pembangunan oleh Gubernur atas rekomendasi Tim Pengkajian Keberatan;

2) Waktu berlaku Penetapan Lokasi 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang paling lama
13
1 (satu) tahun (Pasal 24 UU PTPKU);
3) Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi, pengadaan tanahnya tidak terpenuhi,
14
sisa tanah yang belum selesai dilakukan proses ulang penetapan lokasi (Pasal 25
UU PTPKU);
15
4) Gubernur bersama instansi mengumumkan Penetapan Lokasi.
e. Mekanisme keberatan atas Penetapan lokasi adalah sebagai berikut (Pasal 23 UU

PTPKU):
1) Pihak yang Berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(TUN) paling lama 30 Hari Kerja sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi;

12 SK Penetapan Lokasi Pembangunan dilampiri Peta Lokasi Pembangunan yang disiapkan oleh Instansi
Yang Memerlukan Tanah (Pasal 42 Perpres No. 71 Tahun 2012).
13 Atas pertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN, permohonan perpanjangan penetapan lokasi
diajukan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan. Permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi
pembangunan disertai: (a) Keputusan Penetapan Lokasi; (b) Pertimbangan pengajuan perpanjangan yang
berisi alasan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan, dan data sisa tanah
yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.
14 Yang dimaksud dengan ‘Sisa Tanah’ adalah tanah yang belum dilepaskan haknya dari Pihak Yang
Berhak sampai jangka waktu penetapan lokasi berakhir. Terhadap sisa tanah, apabila instansi yang
memerlukan tanah tetap membutuhkan tanah tersebut, proses pengadaan tanah harus diajukan dari awal.
Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keabsahan pengadaan tanah.
15 Pasal 45-46 Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut:
a. Pengumuman penetapan lokasi memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, Peta
Lokasi Pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan,
perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan;
b. Pengumuman ditempatkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/atau
kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan, serta diumumkan melalui media cetak
dan/media elektronik;
c. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak
dikeluarkan Penetapan Lokasi Pembangunan, selama paling kurang 14 (empat belas) Hari Kerja.
d. Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media cetak dilaksanakan melalui Surat
Kabar Lokal dan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja dan yang melalui
media elektronik dilaksanakan melalui laman (website) pemerintah provinsi, pemerintah kabu-
paten/kota atau instansi yang memerlukan tanah.