Page 182 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 173

kantor pertanahan). Kebijakan alternatif yang ditawarkan adalah pelibatan partisipasi
masyarakat, terutama dalam konteks penyediaan sumberdaya manusia dan pendanaan. Ketika
pendanaan dapat diatasi, maka peta kerja dapat dipenuhi ketersediaannya, sehingga IP4T dapat
terlaksana dengan baik.
Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun mengatasi kendala pelaksanaan IP4T dengan
melaksanakan IP4T-Partisipatif, yang deskripsi singkatnya sebagai berikut:
a. Kendala yang berupa keterbatasan sumberdaya manusia, diatasi melalui upaya pelibatan

partisipasi unsur pimpinan dan unsur pelaksana di wilayah Kabupaten Madiun.
b. Kendala yang berupa keterbatasan dana berhasil diatasi setelah terbitnya Peraturan Bupati
Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Madiun, yang pada Pasal 17 huruf h menyatakan, bahwa ADD
(Alokasi Dana Desa) dapat digunakan untuk biaya penyelenggaraan bidang pemerintahan,
antara lain: biaya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan
Tanah (IP4T) Partisipatif.
c. Kendala yang berupa kurang-tersedianya peta kerja berhasil diatasi setelah dana APBD
Pemerintah Kabupaten Madiun telah dapat digunakan untuk membiayai penyediaan citra

satelit dengan resolusi 0,7m, yang akan digunakan sebagai peta kerja IP4T.

Rekomendasi Kebijakan
Kebijakan Terpilih
Kegiatan IP4T diubah menjadi kegiatan IP4T-Partisipatif, yaitu kegiatan IP4T yang

melibatkan partisipasi masyarakat, yang terdiri dari: Bupati, Kepolisian Resort, Komando
Distrik Militer, Kejaksaan Negeri, SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), Kantor Pertanahan,
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan
anggota masyarakat. Kegiatan ini dapat mengatasi kendala yang berupa keterbatasan
sumberdaya manusia dan yang berkaitan dengan pendanaannya.

Implementasi Kebijakan Terpilih
Implementasi Teknis
(1) Pelaksanaan IP4T-Partisipatif membutuhkan peta kerja, berupa citra satelit resolusi 0,7m.
Deliniasi bidang tanah di atas peta kerja dilakukan oleh Kepala Dusun (Kamituo), dengan
disaksikan dan dikonfirmasi oleh Ketua RT dan tokoh setempat.

(2) Checking lapangan dan pengisian formulir IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Kamituo,
dengan didampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT.
(3) Selanjutnya, entri data pada aplikasi IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer
yang khusus menangani IP4T-Partisipatif.
(4) Peta dan data IP4T-Partisipatif menjadi milik Pemerintah Desa dan dikelola Pemerintah
Desa untuk kepentingan desa.