Page 183 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

174 Himpunan Policy Brief

(5) Tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dapat memanfaatkan peta dan data IP4T-
Partisipatif untuk kegiatan PTSL, sebagai berikut: (a) peta IP4T-Partisipatif dapat
digunakan sebagai peta kerja PTSL dan (b) data IP4T-Partisipatif dapat digunakan sebagai
data PTSL.

Implementasi Koordinatif
(1) Koordinasi tingkat pimpinan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan unsur

pimpinan di wilayah setempat.
(2) Koordinasi tingkat pelaksana dilakukan oleh Camat, Danramil, Kapolsek, dan Staf Seksi
Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan, yang wujudnya berupa Rapat Koordinasi, dengan
menghadirkan Kepala Desa, Kepala Dusun, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Operator

Komputer IP4T-Partisipatif. Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala
yang dihadapi oleh pelaksana IP4T-Partisipatif.

Implementasi Pemerintahan
(1) Terbitnya Peraturan Bupati/Walikota yang memberi dukungan pendanaan bagi
pelaksanaan IP4T-Partisipatif.

(2) Terbitnya Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh unsur
pimpinan di wilayah kabupaten/kota, yang isinya berupa kesepakatan bersama untuk
mendukung pelaksanaan IP4T-Partisipatif.
(3) Terbitnya Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Kerja Bersama IP4T-Partisipatif.
(4) Pengukuhan Tim Kerja Bersama IP4T-Partisipatif oleh Bupati/Walikota untuk

menyemangati dan sekaligus sosialisasi tim tersebut.

Implementasi Pendanaan
(1) Dana APBN pada DIPA Kantor Pertanahan digunakan untuk membiaya kegiatan IP4T-
Partisipatif yang tidak mendapat dukungan dana dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota
(2) Dana APBD Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai, kegiatan sebagai

berikut:
(a) penyediaan citra satelit dengan resolusi 0,7m, yang akan digunakan sebagai peta kerja
IP4T-Partisipatif;
(b) penghonoran Tim Pengarah dan Tim Teknis;
(c) pelaksanaan FGD yang terkait dengan IP4T-Partisipatif;

(3) Dana ADD pada tiap desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan IP4T-Partisipatif pada
masing-masing desa, seperti untuk honorarium petugas pelaksana, pencetakan peta kerja,
alat tulis kantor, dan lain-lain.

Aksi Sebagai Instrumen Penting
Ketika masalah telah dideskripsikan, dan cara mengatasi masalah juga telah

dideskripsikan, maka perubahan kebijakan menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Issue