Page 332 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

rakyat.
Sudah semestinya, bahwa penyusunan Undang-undang
yang baru dan penyelesaian serta peraturan pemakaian tanah
untuk kemakmurn rakyat selanjutnya mendapat prioritas per-
tama dari Pemerintah Nasional dan masyarakat untuk diker-
jakan lebih dulu. Kalau Undang-undang Agraria Hindia Belanda
dulu mendapat perhatian istimewa dari Pemerintah Kolonial,
dan merupakan hasil usaha yang segiat-giatnya di lapangan
perundang-undangan lainnya, dan boleh dikatakan bahwa
segala usaha pemerintah jajahan dulu di lapangan penghi-
dupan serta kemodalan terutama berputar dan bersendikan
atas politik agrarianya, seharusnya kita juga menaruhkan
perhatian kita kepada soal itu di atas soal-soal lainnya.
Untuk menentukan hukum-hukum dan dasar-dasar Poli-
tik Agraria Negara kita di masa datang, perlu juga kiranya
terlebih dulu meninjau riwayat hukum tanah di Indoensia di
zaman Hindia Belanda, untuk mengetahui dan mengikuti
perkembangan dan terwujudnya Undang-undang yang
sekarang kita pusakai itu.

I. Riwayat Hukum Agraria di Indonesia
Pada permulaan kekuasaan penjajahan Belanda di Indo-
nesia, pada zaman kompeni (V.O.C) sampai beberapa ratus
tahun kemudian, belum terpikir oleh Belanda untuk langsung
mengusahakan sendiri tanah-tanah di Indonesia untuk
mengambil hasilnya, buat Negeri Belanda dan kompeni pada
waktu itu. Yang penting ialah bagaimana dapatnya terus men-
dapatkan hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk
pasar Eropa, dari tanam-tanaman rakyat Indonesia sendiri
yang sudah ada, seperti yang terdapat di Maluku dan kemudian

311