Page 69 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

5) Tanah Diam, yaitu tanah tempat tinggal untuk mendirikan rumah/
pondok, tanah tersebut menjadi milik perorangan yang mendirikan.
Namun demikian, raja-raja Kutai Kartanegara saat itu tidak
menganggap diri mereka memiliki kekuasaan atas tanah secara absolud,
mengingat luasnya wilayah kerajaan dan minimnya jumlah penduduk.
Sehingga tanah bukan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan berarti
sebagai unsur pembobot bagi sebuah kekuasaan. Mengingat Kesultanan
Kutai termasuk kategori yang disebut Van Leur sebagai kerajaan maritim,
yang secara struktural berbeda dari kerajaan agraris (Abdullah, 1985).
Di wilayah Kerajaan Kutai, menurut catatan Zweger bahkan tidak
ditemukan tanah desa atau ulayat yang setiap tahun dibagikan pada
berbagai golongan penduduk yang berhak untuk dikerjakan; peraturan-
peraturan yang mengikat kepentingan bersama kepada desanya dan
hubungan yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum, yang di
Pulau Jawa sangat dikagumi. Meskipun demikian masyarakat setempat
mengenal istilah “ rodi”, untuk kerja wajib bagi setiap penduduk yang
memiliki tanah; istilah itu menjadi penjelas hak “yang dipertuan” atas
sebagian dari semua hasil tanah yang dikerjakan, sebagai ganti rugi atas
“kedaulatan raja” atau pajak atas tanah. Yang berhasil ditemukan Zweger
di daerah ini hanyalah penerapan zakat (sesuai hukum Islam) dan hak
perorangan yang melekat pada setiap orang yang pertama kali membuka
tanah hutan.
Umumnya sistem kepemilikan tanah di dalam wilayah kedaulatan
Kerajaan Kutai Kartanegara pada masa lalu dilakukan dengan cara,
meminta izin pada penguasa kerajaan (Sultan) melalui Petinggi Kampung
dimana tanah tersebut berada, untuk mendapatkan hak membuka tanah,
dengan jalan pewarisan dan memindah tangankan menurut hukum adat.
Pada dasarnya setiap penduduk yang berdiam di dalam wilayah Kerajaan
ini berhak untuk memiliki tanah perorangan. Tanah yang akan dimiliki
tersebut syaratnya haruslah “tanah bebas”, artinya belum dimiliki oleh
orang lain atau telah berpindah tangan karena dijual/diberikan. Tanah
kerajaan yang diberikan sebagai tanah hak milik perorangan, adalah tanah

42 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang