Page 166 - Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inivasi system Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964
P. 166
BAB V
LAND REFORM LOKAL A LA NGANDAGAN:
INOVASI “SOSIALISME” BERBASIS ADAT
YANG TERPANGKAS
(SEBUAH KESIMPULAN)
“Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar
tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang
baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-
ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang
asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan
kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern
dan dalam hubungannya dengan dunia internasional,
serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.”
(Penjelasan Umum UU No. 5/1960 butir III.1)
ada tahun 1947, di desa Ngandagan sebuah inisiatif
Plokal untuk pelaksanaan land reform telah dijalankan
dengan sukses. Dengan hanya mengandalkan kewenangan
yang ada di desa, tanpa ditopang oleh dukungan legal apapun
dari perundang-undangan yang lebih tinggi, masyarakat
Ngandagan di bawah kepemimpinan Soemotirto berhasil
mengatur ulang alokasi tanah komunal yang dikuasai
