Page 212 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 197

jalan, fasilitas sosial, fasilitas umum, peruntukan pengunaan fasilitas lahan
untuk pertanian
Dalam sistem penguasaan tanah oleh masyarakat dikenal beberapa
macam tipologi hak.Pertama adalah hak individual warga masyarakat
untuk memiliki atau memanfaatkan tanah dan kekayaan alam.Kedua
adalah hak-hak bersama (hak kolektif, hak kelompok atau group rights)
oleh keluarga atau klan/sub-klan. Yang membedakan hak individual

dengan kolektif adalah soal jumlah subjeknya, sementara objeknya bisa
saja sama. Ketiga adalah hak komunal, yaitu hak seluruh warga masyarakat
terhadap wilayah mereka dan terhadap tanah-tanah untuk kepentingan
umum yang dikuasai bersama oleh masyarakat yang bersangkutan.
Tanah-tanah dengan hak komunal ini adalah kepunyaan bersama suatu
masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota masyarakat,
berfungsi menyediakan cadangan sumber daya dan/atau area bagi kegiatan

sosial, tidak dapat dialihkan dan penguasaannya direpresentasikan pada
fungsionaris masyarakat setempat.Perbedaannya dengan hak kolektif
adalah bahwa pemegang hak komunal adalah kesatuan sosial yang tunggal
dari masyarakat.Pemegang hak bukan agregasi individual sebagaimana
ada pada hak kolektif.Hak komunal adalah hak bersama yang melingkupi
seluruh hak kolektif dan individual yang ada dalam sebuah masyarakat. 20

Peruntukan, pemilikan, dan pengunaan dan pemanfaatan TCUN
ditetapkan dengan Surat Kepala Badan namun belum ada surat keputusanya.
Berdasarkan Surat Kepala kantor Nomor 139/100.2/III/2012 tanggal 4 Maret
2015 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah, siteplan yang diajukan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Batang.

20 Myrna A. Safitri,Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan
Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia. Dalam
Model, Masalah dan RekomendasiMasa Depan Hak-Hak Komunal atas
Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan,
Jakarta, Kerjasama antara: Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan
BAPPENAS, hlm 17