Page 213 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 213
198 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria
Gambar 1
Siteplan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Model pendayagunaan tanah terlantar untuk reforma agraria yang
telah dilaksanakan di beberapa lokasi. Salah satunya kegiatan redistribusi
tanah bekas tanah terlantar melalui pembagian sertipikat Hak Milik atas
nama individu di beberapa lokasi seperti di Cipari Kabupaten Cilacap
yang telah dibagikan sertipikatnya pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, redistribusi tanah bekas tanah terlantar di Subah
Kabupaten Batang, dan redistribusi tanah di beberapa lokasi lainnya
permasalahan yang dihadapi pasca pembagian sertipikat adalah adanya
penjualan terhadap asset yaitu tanah beserta sertipikatnya kepada pihak
lain. Meskipun di dalam sertipikat tersebut dituliskan bahwa selama 10
(sepuluh) tahun tanah tidak diperbolehkan dijual, namun karena desakan
ekonomi dan akses yang belum bisa diperoleh petani mengakibatkan
hilangnya tanah sebagai asset menuju kesejahteraan dan keadilan.Sehingga
tujuan utama dari reforma agraria itu sendiri tidak dapat tercapai.
Berikut adalah aternatif reforma agraria melalui redistribusi tanah
bekas tanah terlantar:
