Page 223 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

208 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

C. Penutup

1. Perjuangan panjang dalam penertiban dan pendayagunaan tanah
bekas Eks PT. Perusahaan Tratak Batang, merupakan upaya mencari

kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui
proses peradilan yaitu peradilan tata usaha negara. Di peradilan tata
usaha negara sebagai batu uji nya adalah asas-asas umum pemerintahan
yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kemudian diuji apakah secara subtansi dan prosedur
formalnya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam banyak kasus, terhambat dalam aspek prosedur
formalnya, prosedur formalnya tidak ditaati atau tidak sesuai
dengan PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Perkaban Nomor 4 Tahun 2010.
Prosedur formalnya tidak di taati, maka pengadilan tata usaha negara
mengesampingkan aspek subtansi, walaupun Hakim tahu bahwa
tanah tersebut di telantarkan. Kondisi penelantaran tanah Hak Guna
Usaha yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Perkebunan Tratak telah
menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat
serta menurunkan kualitas lingkungan. Tanah terlantar merupakan

salah satu objek Reforma Agraria melalui redistribusi tanah 425 KK.
2. Peran serta masyarakat yang dilakukan oleh Omah Tani, peran Omah
Tani dalam sengketa di pengadilan sangat besar, disamping melakukan
aksi-aksi demontrasi, audiensi bahkan reclaming, juga menyuplai data-
data, dokumen ke kantor Badan pertanahan terkait dengan sengketa
di peradilan tatausaha negara. Dalam perkara di pengadilan tata usaha
negara peran omah tani juga sebagai pihak tergugat intervensi.