Page 225 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

210 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

Indonesia. Dalam Model, Masalah dan RekomendasiMasa Depan
Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan
Hukum, Rekomendasi Kebijakan, Jakarta, Kerjasama antara: Van
Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS.

Safitri, Hilma.Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang
(FPPB), Bandung: Yayasan Akatiga, 2010.
Santoso, Sastroputro.Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam
Pembangunan Nasional, Bandung: Alumni, 1985.

B. Peraturan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah
Terlantar
putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2013 .