Page 230 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 215

Tabel 1. Perbedaan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan

Isu Ketahanan Pangan Kedaulatan Pangan

Pangan Sebagai komoditi Sebagai hak asasi, harus
menyehatkan, aman, bergizi,
terjangkau, diterima secara
budaya dan diproduksi
secara lokal
Penguasaan atas Privatisasi Dikuasai oleh rakyat
agraria (tanah, air,
hutan)
Penguasaan lahan/ Melalui mekanisme Melalui pelaksanaan reforma
tanah pasar agraria sejati, distribusi
lahan untuk buruh tani
Cara bertani Monokultur, Agro-ecology
industrial
Petani Apabila tidak efisien Sebagai penopang
harus menyingkir
Sumber: Rosset (2006) dalam Henry Saragih (2011)

Sebagaimana dijelaskan McCharty dan Obidzinski, dalam konteks
5
Indonesia sejak tahun 2008 sudah muncul agenda kebijakan berkaitan
dengan ketahanan pangan yang saling berbenturan antara lain: kebijakan
yang mendukung pertumbuhan sektor agribisnis, peningkatan produksi

bahan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan, dan kebijakan untuk
mengatasi kemiskinan, kebijakan mengurangi emisi gas rumah kaca,
dan kebijakan merespon perubahan iklim. Semua persoalan ini muncul
dalam kerangka pangan yang mendorong munculnya berbagai pilihan
kebijakan. Dalam hal ini ketahanan pangan (food security) didefinisikan
sebagai a condition, adequate food intake and articulates its attributes,
providing a technical or descriptive frame for analysing particular context.
Ada 4 pilar utama yang ditekankan FAO berkaitan dengan ketahanan
pangan yaitu availability, acces, utilization dan stability. Sementara itu

5 John McCharty & Krystof Obidzinski. 2015. “Land Grabbing, Conflict and
Agrarian-Environmental Transformations: Perspectives from East and
Southeast Asia.” Conference Paper No. 47. An International Academic
Conference 5-6 June 2015, Chiang Mai University.