Page 237 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

222 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

Berkaitan dengan sumber daya lahan, Kalimantan pernah mencatatkan
sejarah berkaitan dengan proyek pengadaan lahan-lahan sawah yang gagal.
Ketika itu ekosistem lahan gambut seluas satu juta hektar di Kalimantan
Tengah dibuka. Proyek yang membutuhkan biaya trilyunan rupiah ini telah
mengambil lahan-lahan penduduk jauh sebelum Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) disetujui. Sejak pengembangan lahan Gambut (PLG)
diluncurkan tahun 1995, baru 300 ribu hektar yang dimanfaatkan termasuk
lahan pertanian hingga berakhirnya Suharto pada Mei 1998.

Kalimantan konon diupayakan menjadi salah satu arahan pengalihan
kawasan pengembangan pertanian dari Pulau Jawa yang sudah tidak
memungkinkan lagi. Balitbang pertanian mencatat lahan potensial di
Kalimantan yang masih dimungkinkan untuk dilakukan perluasan sawah.
Terdapat 1,39 juta ha lahan yang terdiri atas lahan rawa 0,73 hektar dan non-
rawa 0,66 juta hektar. Lahan potensial ini terluas terdapat di Kalimantan

tengah 0,65 juta ha, kemudian Kalimantan Selatan 0,33 juta ha, Kalimantan
Timur 0,23 juta ha dan Kalimantan Barat 0,18 juta ha.

Gambar 1. Peta Potensi Lahan tersedia untuk Perluasan Sawah di Kalimantan
Sumber: Sofyan Ritung dan Nata Suharta, www.balitbangtanah.litbang.
pertanian.go.id

Surplus tanah atau ketersediaan tanah murah dan melimpah ini
menjadi catatan penting dalam Li (2011). Hal ini terlihat nyata dari
kompetisi atas tanah yang memiliki potensi konflik sangat tinggi. Jika