Page 239 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

224 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

RTRW yang digunakan masih RTRW tahun 1993-2006. Proses sinkronisasi
dan finalisasi tata ruang sudah sering dilakukan, namun selalu saja tidak
ada kesepakatan. Setiap kali pertemuan, setiap kali juga ada penambahan
baru pada draft yang disiapkan. Hal ini juga yang terjadi berkaitan dengan
penyediaan lahan untuk pangan kelanjutan. Upaya untuk menyediakan lahan
pencetakan sawah baru (perluasan lahan) 1 juta hektar, dalam prakteknya
sangat sulit dilakukan. Data yang diberikan oleh masing-masing dinas pun
ketika dikroscek dengan ATR/BPN dan Kehutanan, ternyata terjadi tumpang
tindih. Tidak hanya overlapping atau tumpang tindih, lahan yang diperuntukan

sebagai lahan tanaman pangan seringkali juga tidak cocok untuk persawahan
karena kondisi riilnya berupa sungai atau rawa-rawa.
Gambar. 2. Visi Pembangunan Provinsi kalimantan Timur 8

8 Diambil dari Pidato dalam Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Timur Tahun
2009-2013 Dalam Rapat paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan
Timur, Samarinda 15 Agustus 2013.