Page 105 - Kolase Agraria
P. 105
90 Kolase Agraria
dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’
daya dukung lingkungan kepada pemerintah daerah di wilayah
Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.
Proses penyusunan RDTR sesuai dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Plt.
Direktur Jenderal Tata Ruang menjelaskan bahwa keberadaan RDTR
ini menjadi cikal bakal jalannya OSS yang sedang gencar-gencarnya
dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu RDTR menjadi
persyaratan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan guna menciptakan
RDTR yang bersinergi. Kegiatan yang dimaksud meliputi Rapat
Koordinasi Lintas Sektor dengan adanya pemaparan oleh kepala
daerah, Rapat Pasca Lintas Sektor, Sinkronisasi Program Antar
Kementerian dan Lembaga, Laporan Antara Persiapan FGD dengan
adanya paparan progres penyusunan RDTR, Rapat Sinkronisasi
Program Antar Kementerian Lembaga dalam kegiatan FGD, kegiatan
Klinik Bimbingan Teknis, kegiatan Konsultasi Publik dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Konsinyasi, dan Laporan Koordinasi
Lintas Sektor dalam rangka Persetujuan Subtansi Penyusunan
Ranperkada (Rancangan Peraturan Kepala Daerah).
Rangkaian kegiatan penyusunan RDTR bersifat kolaboratif
yaitu mempertemukan antara pihak daerah sebagai pemilik dan
penguasa wilayah dengan tim penyusun RDTR. Harapannya dengan
upaya tersebut akan membantu menyelesaikan permasalahan
kota/kabupaten, meningkatkan pembangunan kota/kabupaten
yang berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan penduduk kota/
kabupaten.
