Page 159 - Kolase Agraria

144 Kolase Agraria
dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’

Langkah ini juga merupakan bentuk mitigasi untuk menghindari
penyalahgunaan aset yang bisa berujung pada permasalahan hukum.

Faktor pendukung percepatan kebijakan pensertipikatan tanah
aset adalah dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yang
bertujuan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah
daerah. MCP KPK adalah upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk
mendorong pencegahan korupsi melalui langkah preventif dan
berbagai intervensi. Kehadiran pengawasan langsung dari KPK telah
meningkatkan efisiensi dalam proses pensertipikatan tanah aset
daerah. Sebelumnya, proses legalisasi aset pemkab berjalan lambat
karena kurangnya pengawasan, tetapi sekarang menjadi lebih
terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan pencapaian target
jumlah total tanah aset daerah yang harus disertipikatkan.

Sejak tahun 2021, program pensertipikatan tanah telah
menghasilkan sekitar 3.060 sertipikat. Target pensertipikatan setiap
tahunnya hampir selalu terpenuhi 100%, dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 3. Target Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab Per Tahun
Tahun Target Realisasi Rasio
2021 1297 1257 96,9%
2022 1194 1198 100,3 %
2023 600 605 100,8 %
Sumber: Data BPPKAD Kab. Magelang (Diolah Penulis, 2023)
Untuk menyiapkan program dan target pensertipikatan tanah
tahun 2024, dilakukan identifikasi untuk mengkonfirmasi bidang
tanah mana saja yang belum bersertipikat. Identifikasi difokuskan
pada ruas jalan kabupaten dan daerah irigasi. Identifikasi awal
dilakukan dengan acuan peta kerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang serta data Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah.