Page 158 - Kolase Agraria
P. 158

Mengokohkan Kepastian Hukum

                     di Kabupaten Magelang
                     (Legalisasi Aset Tanah
                     Pemerintah Kabupaten Magelang)


                     Fatimaharani Annisa Septiya Ningrum









            Legalisasi aset tanah merupakan bagian dari program pemerintah
            yang  bertujuan memberikan  tanda bukti kepemilikan hak  atas
            tanah berupa sertipikat  tanah. Program ini dikenal dengan nama
            pendaftaran  tanah. Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki
            berbagai aset  berupa  tanah  yang  tersebar di  seluruh wilayahnya,
            termasuk jalan,  irigasi,  sekolah,  bagunan  pemerintah,  dan lain-
            lain. Aset-aset ini harus disertipikatkan dengan dilekati hak pakai,
            yaitu hak  yang  tidak memiliki jangka  waktu  yang  ditentukan
            selama digunakan untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada
            pemerintah.

                Program  pensertipikatan  tanah aset  merupakan  bagian dari
            pengelolaan dan pengamanan aset. Badan Pendapatan Pengelolaan
            Keuangan  dan  Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang,
            sebagai pengelola seluruh aset tanah, berkoordinasi dengan Badan
            Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang, pemerintah desa,
            dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DPUPR untuk mencapai tujuan
            dan  target  yang  telah ditentukan oleh  pemerintah  kabupaten.
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163