Page 158 - Kolase Agraria
P. 158
Mengokohkan Kepastian Hukum
di Kabupaten Magelang
(Legalisasi Aset Tanah
Pemerintah Kabupaten Magelang)
Fatimaharani Annisa Septiya Ningrum
Legalisasi aset tanah merupakan bagian dari program pemerintah
yang bertujuan memberikan tanda bukti kepemilikan hak atas
tanah berupa sertipikat tanah. Program ini dikenal dengan nama
pendaftaran tanah. Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki
berbagai aset berupa tanah yang tersebar di seluruh wilayahnya,
termasuk jalan, irigasi, sekolah, bagunan pemerintah, dan lain-
lain. Aset-aset ini harus disertipikatkan dengan dilekati hak pakai,
yaitu hak yang tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan
selama digunakan untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada
pemerintah.
Program pensertipikatan tanah aset merupakan bagian dari
pengelolaan dan pengamanan aset. Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang,
sebagai pengelola seluruh aset tanah, berkoordinasi dengan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang, pemerintah desa,
dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DPUPR untuk mencapai tujuan
dan target yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.