Page 183 - Kolase Agraria
P. 183

168     Kolase Agraria
                    dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’

                Seturut dengan adanya  program  Merdeka  Belajar-Kampus
            Merdeka (MBKM),  pada  Tahun  Akademik 2023/2024 STPN
            melakukan kerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah Masyarakat
            Profesi Penilai Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD MAPPI
            DIY) untuk mengirim Taruna melakukan MBKM di KJPP. Sebanyak
            19 taruna dikirim ke 11 KJPP di Pulau Jawa, antara lain: KJPP SKR
            Jogja, KJPP AMANAH Semarang, KJPP Doli Siregar & Rekan, KJPP
            Sih Wiryadi & Rekan, KJPP MBPRU Surabaya, KJPP Sugeng, Irwan,
            Gunawan & Rekan Jakarta, KJPP  Toha Bandung, KJPP  AAF  Jogja,
            KJPP DFR Jogja, KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan, KJPP Mushofah,
            dan KJPP Mono Igfirly Surabaya. Program ini  berjalan  selama ±6
            (enam) bulan dimulai dari Bulan Agustus 2023 dan berakhir dengan
            penarikan  taruna  dari Lokasi  MBKM  pada bulan Februari 2024.
            MBKM ini menjadi MBKM pertama di STPN yang melibatkan profesi
            penilai, karena selama ini STPN lebih berfokus pada program kerja di
            Kementerian ATR BPN di bidang pengukuran dan pemetaan tanah.
            MBKM  ini  sempat memunculkan  skeptisisme karena minimnya
            materi  mengenai  pengelolaan aset dan  penilaian  properti  dalam
            kurikulum DIV Pertanahan.

                Dalam pelaksanaannya, Program MBKM KJPP berjalan dengan
            lancar, dimana  Taruna  yang  menjalani  program  mampu dengan
            cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja KJPP yang sangat berbeda
            dengan Kantor Pertanahan. Sistem monitoring  yang  dilakukan
            secara berkala memperlihatkan tidak adanya kendala yang berarti
            selama MBKM. Skeptisisme  peran  Taruna DIV Pertanahan  pun
            dapat dilalui dengan dihasilkannya output MBKM KJPP yang sangat
            mendukung kinerja  KJPP  terutama  dalam  bidang  pertanahan.
            Output tersebut dapat  menselaraskan  skill dan  knowledge Taruna
            dengan kebutuhan dari KJPP, antara lain dalam hal penyusunan peta
            pengadaan tanah, pembuatan peta informasi data base harga tanah
            berbasis webgis, survey harga tanah, penentuan kondisi fisik objek
            penilaian, pembuatan zona nilai tanah, sharing knowledge teknologi
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188