Page 62 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999) dan area penggunaan lain

(APL) dalam tanah ulayat yang merupakan kewenangan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).
Untuk menghadirkan negara dalam masyarakat
hukum adat pada area penggunaan lain dapat dilakukan
dengan mengadopsi konsep hak pengelolaan yaitu
merupakan hak menguasai dari negara. Kewenangan
negara sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya (Pasal 1
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999), dimana
kewenangan dalam hak pengelolaan ada yang bersifat

publik (Santoso 2012) yang sama seperti hak ulayat,
diharapkan negara dapat hadir dalam merangkul
masyarakat hukum adat melalui konsep tersebut.
Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1965 khususnya poin a, b dan d dapat di-
gunakan sebagai wewenang hak kepemilikan bersama
tanah ulayat, yaitu merencanakan peruntukkan dan
penggunaan tanah tersebut, menggunakan tanah tersebut
untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menerima uang
pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan berda-
sarkan ketetapan yang diatur oleh adat.
Adopsi konsep hak pengeloaan juga dilakukan terha-
dap hak atas tanah di atas hak pengelolaan (hak sekunder)

(Santoso 2012). Dalam konsep ini hak kepemilikan bersama
ini selanjutnya dapat diterbitkan hak guna bangunan

39