Page 63 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

(HGB) atau hak pakai (HP) atau hak milik (HM) dengan
cara pelepasan hak kepemilikan bersama tersebut sesuai

dengan penggunaan bidang tanahnya. Pernyataan ini juga
didukung oleh Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya.
Berdasarkan keperluannya penggunaan tanah dapat
diperuntukan untuk membangun rumah tempat tinggal,
tempat berdagang seperti membuat toko atau rumah dan
toko dan untuk bercocok tanam (Fatmi 2018), dimana
dapat dilekatkan hak atas tanah sebagai berikut :
1. Untuk rumah tinggal, diberikan Hak Milik (HM)
dengan persetujuan Ninik Mamak/Penghulu dan me-

lampirkan surat pelepasan hak kepemilikan bersama.
2. Untuk toko, ruko atau usaha lain dapat diberikan Hak
Guna Bangunan (HGB) dengan persetujuan Ninik
Mamak/Penghulu dan melampirkan surat perjanjian dan
jangka waktu. Apabila mendapatkan rekomendasi
dapat ditingkatkan menjadi HM.
3. Untuk bercocok tanam dapat diberikan Hak Pakai (HP)
dengan persetujuan Ninik Mamak/Penghulu dan me-
lampirkan surat perjanjian serta pernyataan pengelo-
laan lahan secara berkelanjutan.
Peran Ninik Mamak/Penghulu untuk mengatur
tentang penggunaan dan peralihan bidang tanah yang telah
dibagi-bagi dan mengambil keuntungan dari pihak lain

(urang mandapek, awak indak kahilangan) tidak akan hi-
lang, karena dalam mengalihkan bidang tanah tersebut

40