Page 71 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

daya alam yang terkait dengan pertanahan. Dalam konteks Aplikasi
Sentuh Tanahku, ada beberapa aspek hukum agraria yang perlu
dipertimbangkan yaitu:
Ketidakpastian Hukum: Meskipun Aplikasi Sentuh Tanahku dapat
meningkatkan transparansi dan pelayanan pertanahan, penggunaan
aplikasi ini dapat memunculkan isu-isu ketidakpastian hukum
agraria. Hal ini terutama terkait dengan keamanan dan keabsahan
dokumen-dokumen elektronik yang digunakan dalam proses
pertanahan. UUPA 5/1960 mungkin perlu direvisi atau diperjelas
untuk mengakomodasi aspek digital ini.

Hak-Hak Masyarakat Adat: Pasal 3 UUPA 5/1960 mengatur
tentang pelaksanaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat harus
berdasarkan atas persatuan bangsa tidak boleh bertentangan dengan
hal apapun. Dalam Aplikasi Sentuh Tanahku belum ada kejelasan
tanah-tanah masyarakat adat. Di Indonesia, terdapat hak-hak
masyarakat adat terhadap tanah yang harus diakui dan dilindungi.
Transformasi aplikasi ini dapat memunculkan pertanyaan tentang
bagaimana hak-hak masyarakat adat diakomodasi dalam aplikasi
tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak ini harus menjadi perhatian
utama.
Ketentuan Hak Atas Tanah: Aplikasi Sentuh Tanahku harus
memastikan bahwa ketentuan hak atas tanah yang diatur dalam
UUPA 5/1960 tetap dihormati. Pasal 16 ayat (1) menyatakan hal ini
mencakup Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Halk
Sewa Tanah
Ketentuan Dokumen Pertanahan: Dalam penggunaan aplikasi
ini, masalah keabsahan dokumen-dokumen elektronik terkait
dengan pertanahan harus diperhatikan. Aplikasi ini harus mencakup
ketentuan yang menjelaskan proses pembuatan, validasi, dan
pengakuan dokumen-dokumen elektronik sebagai alat bukti yang
sah. Hal ini diatur dalam kejelasannya temuan pada Peraturan

54 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat