Page 72 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045
P. 72

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
           Nomor 18 Tahun 2021 (Permen ATR/Ka. BPN 18/2021).
           Ketentuan Sertipikat Elektronik: Adanya Peraturan Menteri Agraria
           dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1  Tahun
           2021  tentang Sertipikat Elektronik (Permen  ATR/Ka.BPN 1/2021)
           jelaskan bahwa pemerintah wajib menjamin keamanan pada sertipikat
           pertanahan  masyarakat.  Penerapan  sertipikat elektronik dalam
           Aplikasi Sentuh Tanahku perlu mempertimbangkan ketentuan tentang
           keamanan dan integritas sertipikat elektronik. Ini termasuk langkah-
           langkah perlindungan terhadap pemalsuan dan manipulasi data.

           Prosedur Pendaftaran Tanah: Prosedur pendaftaran tanah diatur
           dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 1997  tentang  dan
           pelaksanaan kententuan  dalam Pasal 143  dan Pasal 185 huruf b
           Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana
           mengatur tentang Hak Pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah
           susun dan pendaftaran tanah. Aplikasi ini harus memastikan bahwa
           prosedur pendaftaran tanah yang diatur dalam UUPA 5/1960 tetap
           diterapkan secara benar. Ini mencakup pengumpulan data, verifikasi,
           dan validasi informasi pemilik tanah.
           Perlindungan Data Pribadi: Undang-Undang Nomor 27 Tahun
           2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP 27/2022) mengatur
           bahwa  orang  perorangan  termasuk  yang  melakukan  kegiatan
           bisnis atau  e- commerce di  rumah dan/atau dalam  hal  apapun
           yang  berkaitan dengan data  pribadi  dapat dikategorikan  sebagai
           pengendali data pribadi. Dalam pengumpulan dan pengolahan data
           terkait  pertanahan,  aplikasi  ini harus mematuhi  undang-undang
           perlindungan data pribadi dan privasi, jika ada, untuk melindungi
           hak-hak individu terhadap penyalahgunaan data.

           Ketentuan     Penegakan     Hukum:      Aplikasi   ini   harus
           mempertimbangkan ketentuan  penegakan hukum  yang  akan
           digunakan dalam kasus pelanggaran dan konflik terkait pertanahan.


               Paradigma Transformasi Aplikasi Sentuh Tanahku Guna Memberikan Transparansi dan    55
                     Percepatan Pelayanan Pertanahan Demi Menyongsong Indonesia Emas 2045
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77