Page 48 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 48

Jumlah  yang hampir  seimbang ini  tidak mencerminkan  partisipasi
            aktif perempuan di dalam pembangunan atau dalam arti  kurangnya
            peran dalam pembangunan tersebut. Padahal jumlah perempuan yang
            hampir sama dengan laki-laki tersebut seharusnya menjadi sumber daya
            pembangunan yang cukup besar. Dengan partisipasi aktif perempuan
            dalam setiap  proses  pembangunan  akan semakin  mempercepat
            tercapainya tujuan pembangunan nasional itu sendiri.
                   Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah kondisi relasi
            perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan
            yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi,
            dan memperoleh manfaat pembangunan. Tujuan penyelelenggaraaan
            KKG ini salah satunya yaitu mewujudkan kehidupan yang harmonis
            dalam berkeluarga,  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  yang
            setara, adil, dan  beradab dengan  tetap  menjaga dan  menghargai
            norma agama dan sosial yang telah berlaku dalam masyarakat. Untuk
            mendukung  pembangunan nasional  yang berkelanjutan  di  segala
            bidang hal paling utama dan mendasar yang dibutuhkan adalah tanah
            dan manusia itu sendiri sebagai subjek dan objek pembangunan. Dalam
            hal ini tanah harus menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya.

                   Untuk   mendukung     pembangunan      nasional  yang
            berkelanjutan di segala bidang hal paling utama dan mendasar yang
            dibutuhkan  adalah  tanah  dan  manusia  itu sendiri sebagai subjek
            dan  objek  pembangunan.  Dalam  hal  ini  pemerintah  berusaha
            meningkatkan pembangunan nasional dengan terbitnya Peraturan
            Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan
            Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2016  tentang
            Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap
            (PTSL) yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan
            perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata,
            serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan
            ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran
            tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.


                                         28
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53