Page 49 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Penguatan Hak Rakyat Melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap
Penguatan hak rakyat atas tanah melalui agenda PTSL
tidak mungkin terwujud tanpa komitmen bersama antar pemangku
kepentingan. Kementerian ATR/BPN menjadi yang leading sector
harus proaktif untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari
kementerian lain. Seperti kementerian kehutanan, kementerian
dalam negeri, dan kementerian desa. Komitmen dan dukungan dalam
menguatkan hak rakyat atas tanah juga harus datang dari pemerintah
daerah, pemerintah desa, kalangan akademisi, pihak swasta, para
aktivis, NGO (Non- Governmental Organizations), masyarakat yang
menguasai tanah Sutaryono (2017).
Hingga kini baru 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang sudah
bersertipikat, oleh karena itu dengan terobosan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap ini diharapkan bisa tersertipikat semua bidang
tanah di Indonesia pada tahun 2025. Dimulai dari tahun 2017 Presiden
Joko Widodo sendiri menargetkan 5 juta bidang tanah yang meningkat
menjadi 7 juta bidang tanah pada tahun 2018, dan 9 juta bidang tanah
pada tahun 2019, dan sisanya diselesaikan hingga tahun 2025, padahal
biasanya hanya terbit sekitar 500-700 ribu sertipikat tiap tahun.
Menurut Borras (2008) ada 3 prinsip dasar yang penting dalam sebuah
kebijakan pertanahan yaitu ; partisipasi warga negara yang inklusif,
institusi negara yang responsif, dan menyertakan prinsip-prinsip dan
nilai-nilai demokratis (perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan
masyarakat, dan inklusi sosial).
Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang perlu
dikritisi yaitu kurang diberikan akses yang luas terhadap perempuan dalam
pelaksanaan program ini atau kurang adanya kesetaraan dan keadilan
gender padahal apabila dilibatkan bisa mempercepat program ini. Salah
satu ketidakberhasilan pelaksanaan suatu peran perempuan adalah ketika
mempertimbangkan perempuan sebagai individu dengan kebutuhan, hak,
dan kemampuan khusus, dan itu hanya akan mengakibatkan peningkatan

29