Page 66 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

masih lebih tinggi, yakni 27,66 persen, sedangkan untuk laki-laki 22,38
persen.
Sementara itu dalam konteks kebijakan, kesetaraan dimulai dari
cara pandang birokrasi dalam melihat perempuan. Dimana perempuan
masih ditempatkan sebagai kelas kedua, hal ini merupakan akibat yang
terjadi karena kebijakan negara yang sama sekali tidak sensitif terhadap
gender dan cenderung bias terhadap satu pihak yaitu laki-laki.

Realitanya di Indonesia, yaitu perempuan memiliki hak
atas harta bergerak dan tidak bergerak. Perempuan di Indonesia
memiliki hak hukum untuk akses properti, tanah kosong serta akses
peminjaman bank dan kredit, akan tetapi tidak jarang masih dijumpai
adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Kasus perlakuan
terhadap perempuan yang terjadi di lapangan sebagai contohnya
yaitu ketidakadilan pemerintah dalam menetapkan nama-nama
penerima redistribusi tanah yang dalam hal ini merupakan Tanah
Objek Landreform (TOL). Pada umumnya nama-nama penerima tanah
reditribusi tersebut adalah laki-laki, tidak dipungkiri bahwa laki-laki
memiliki peran sebagai kepala rumah tangga, akantetapi pemerintah
juga tidak boleh mengesampingkan begitu saja terhadap hak-hak
perempuan. Dimana perempuan juga dapat memegang peran utama
di dalam keluarga semisal setelah ditinggal mati suaminya atau karena
sebab perceraian. Sehingga dalam menetapkan nama-nama penerima
redistribusi tanah ini hendaknya pemerintah juga mempertimbangkan
kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
Hal ini merupakan bukti nyata bahwa kebijakan negara sama
sekali tidak sensitif gender dan cenderung bias lelaki atau berpihak
pada lelaki. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan dalih
keadilan justru belum menyentuh sisi kesetaraan hak bagi perempuan.

Arti Tanah Bagi Perempuan Dayak Ngaju
Dalam hal ini kita perlu bercermin kembali terhadap nilai-
nilai kearifan lokal yang ada di negeri ini dimana hak-hak perempuan

46