Page 6 - Prosiding Agraria

PENGANTAR EDITOR

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang
mencabut Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (RA) dan Peraturan

Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan hutan
(PPTKH). Perpres No. 62 memiliki semangat untuk melakukan percepatan untuk pemenuhan
target dalam hal penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah,
legalisasi tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi pasca

penataan asset Reforma Agraria. Sayangnya, setelah perpres tersebut hadir, peraturan teknis
turunannya (Permen ATR/BPN terkait) belum berhasil diselesaikan. Akibatnya, pelaksanaan
RA di level tapak masih menjalankan rutinitas seperti sebelumnya, tidak ada terobosan baru
dan perubahan signifikan di dalam praktik kebijakan RA. Harapannya, perpres ini mampu

mengakselerasi persoalan-persoalan krusial seperti “kebuntuan atas berbagai masalah lahan
transmigrasi, stagnasi capaian lahan masyarakat dalam kawasan hutan, konflik-konflik
antara masyarakat vs perusahaan baik swasta maupun BUMN, persoalan lahan untuk pangan,
penguasaan lahan dan ketimpangan, dan yang juga krusial persoalan kelembagaan (Gugus

Tugas Reforma Agraria-GTRA) yang belum berhasil memainkan peran utama di dalam isu
RA baik penataan asset di daerah maupun akses reform untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Dalam konteks mandat dan peran, kelembagaan RA (GTRA) sejatinya merupakan
“wasiat” dari pemerintah pusat yang diteruskan kepada pemerintah daerah, namun sejauh ini,

pemda (bupati/walikota) sebagai pimpinan RA di level kabupaten/kota belum menempatkan
RA sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan wilayahnya, sehingga belum banyak
perubahan kebijakan yang substantif untuk masyarakat karena pemda belum menjadikan
RA sebagai agenda prioritas. Perubahan Perpres No. 86 Tahun 2018 ke Perpres No. 62 Tahun

2023 memandatkan persoalan tersebut sebagai bentuk dukungan kelembagaan pusat agar
pemerintah daerah lebih banyak memainkan peran strategis dengan memasukkan agenda-
agenda utama untuk membangun wilayahnya, termasuk di dalam pendanaannya. Langkah ini
merupakan bagian dari upaya pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Perpres 62