Page 7 - Prosiding Agraria

vi STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
Melanjutkan Penyelesaian Persoalan Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

tahun 2023. Akan tetapi, seberapa efektif upaya tersebut jika ukurannya adalah menargetkan
kebijakan di tahun 2024? Tampaknya cukup sulit mendorong pemerintah daerah mengambil
peran penting dalam isu RA karena hampir semua bupati/walikota yang menjabat saat ini

adalah pejabat sementara, bukan pejabat elected, sehingga tidak jarang yang merasa ragu
untuk mengambil peran utama di dalam isu RA.

Berangkat dari realitas tersebut, perpres ini tidak harus dibaca sebagai upaya terakhir
pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan persoalan RA, namun harus dilihat sebagai
upaya berkesinambungan untuk membangun Indonesia dengan pendekatan penyelesaian

berbagai persoalan agraria. Langkah ini harus ditempuh karena isu agraria khususnya RA
menyangkut banyak subjek masyarakat lemah dan miskin, sehingga cara membangunnya juga
harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun salah satu dari berbagai persoalan
agraria Indonesia dari daerah atau pinggiran. Dengan demikian, kata percepatan di dalam
judul perpres harus dimaknai sebagai langkah efektif dan taktis dalam menempatkan berbagai

isu agraria pada pemerintahan ke depan, agar kelanjutan dari pembangunan tidak berjalan
di tempat. Cara baca ini dibutuhkan untuk melihat bagaimana persoalan agraria ke depan
bisa diselesaikan dengan cara yang tepat dan selalu berada pada jalur yang tepat pula. Karena

RA dalam perkembangan zaman khususnya RA ke depan tidak lagi mengandalkan distribusi
tanah kepada masyarakat secara fisik, sebab cepat atau lambat tanah akan berkurang bahkan
habis, tetapi dibutuhkan terobosan dan inovasi bagaimana isu RA lebih pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat, tidak lagi distribusi tanah/asset semata.

Berangkat dari argumen tersebut, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional telah berhasil

menyelenggarakan Seminar Nasional terkait isu Reforma Agraria dengan mengajak berbagai
pihak (akademisi, peneliti, praktisi, dan para pelaku di lapangan) untuk terlibat aktif dan
menggali, menemukenali, mendiskusikan, mendesiminasikan, dan memperbincangkan
secara akrab berbagai persoalan terkait isu RA di lapangan. Seminar mengangkat tema “Strategi
Percepatan Implementasi Reforma Agraria: Melanjutkan Penyelesaian Persoalan Agraria

untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Tema utama tersebut dijadikan sebagai
pijakan untuk membaca dan menghadirkan berbagai isu persoalan RA yang dilempar kepada
publik untuk dijadikan tema disuksi secara intens. Turunan tema tersebut di antaranya terkait

subjek-objek RA, praktik kebijakan RA di Daerah/Lapangan, persoalan konflik agrarian,
masyarakat adat dan kebijakan RA, dan akses RA untuk kesejahteraan masyarakat. Isu-isu
tersebut kemudian dibahas secara intens dalam diskusi-diskusi di ruang-ruang seminar
yang terbagi dalam 6 ruangan, dan menghadirkan lebih dari 50 paper, namun kemudian
hanya sebgaian yang berhasil dipublikasikan dalam prosiding ini. Prosiding menmapilkna

3 isu utama, pertama persoalan Reforma Agraria dan Kelembagaan Agraria, kedua terkait
isu Akses Reforma Agraria, dna ketiga menghadirkan isu Konflik Agraria, Masyarakat Adat,
dan Perubahan Pemanfaatan Lahan. Tiga isu tersebut telah berhasil mempublikasikan 23

artikel yang layk untuk ditampilkan dalam prosiding ini. 23 artikel dalam paper ini mewakili