Page 146 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

132 Oloan Sitorus

b) Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan
Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah
di Kabupaten/Kota untuk menghilangkan
atau memberi keringanan pajak yang berarti
(significant) bagi penyelenggaraan KT yang
dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah, oleh karena peserta KT sudah memberikan
kontribusi STUP. Sesuatu yang ironis, jika dalam
pelaksanaan KT masyarakat masih dibebani

pembiayaan yang lebih besar daripada kegiatan
sertipikasi biasa. Seyogianyalah, semua beban
pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan
KT tidak lagi diberikan kepada masyarakat yang
sudah memberikan STUP dalam kegiatan KT
tersebut. Ketika peserta KT mengetahui bahwa
biaya sertipikasi atau legalisasi aset (misalnya

dengan PRONA lebih rendah daripada biaya
KT yang dibebankan kepada peserta KT), maka
tidak mustahil keinginan masyarakat untuk
mengikuti KT akan berkurang atau bahkan
menghilang sama sekali.
c) Kementerian ATR/BPN berkoordinasi dengan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat agar berkomitmen mendorong
Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti

semua pelaksanaan KT di Indonesia dalam
bentuk pembangunan prasarana jalan dan
fasilitas umum lainnya baik untuk KT Perkotaan