Page 151 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

ari uraian pembahasan sebelumnya, dapat ditarik
Dkesimpulan sebagai berikut:

1. Ketersediaan aturan hukum pelaksanaan KT di Indonesia
selama ini belum memadai untuk dijadikan sebagai
dasar hukum pelaksanaan KT. Keterbatasan ketersediaan
itu berawal dari belum adanya UU yang mengatur
KT, khususnya ketentuan mengenai: (1) differensiasi
penentuan syarat besarnya persetujuan dari masyarakat,
karena masih menggunakan syarat yang sama yakni

disetujui minimal 85% dari pemilik tanah di lokasi;
(2) persyaratan dapat dimulainya pelaksanaan KT
dalam kondisi memaksa, seperti untuk melaksanakan
rekonstruksi guna membangun kembali suatu wilayah
yang mengalami kerusakan akibat bencana alam tsunami
atau erupsi gunung api; (3) penyelesaian bagi yang
menolak melakukan KT di lokasi yang telah ditetapkan,