Page 152 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 152
138 Oloan Sitorus
tanpa alasan yang rasional; (4) kewajiban hukum untuk
menindaklanjuti pelaksanaan KT dengan pembangunan
fisik prasarana jalan dan fasiitas umum lainnya. Berbagai
kelemahan aspek hukum itu diselesaikan dengan
pembuatan aturan hukum pada tingkat UU (legislasi) dan
di bawah UU (regulasi) secara komprehensif, holistik,
dan terintegrasi. Kebutuhan aturan hukum pada tingkat
UU dapat diselesaikan dengan mengatur KT pada RUU
Pertanahan yang sekarang sedang dalam proses legislasi
di DPR RI. Di dalam RUU Pertanahan itu diperintahkan
pengaturan KT secara lengkap dengan PP tentang
Konsolidasi Tanah, yang mengatur sejak perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan, serta tindak lanjut
pelaksanaan. Akan lebih efektif, apabila khusus mengenai
tindak lanjut kewajiban untuk melakukan pembangunan
prasarana jalan dan pembangunan fasilitas umum lainnya
dilakukan dalam suatu Perpres tentang Tindak Lanjut
Pelaksanaan KT. Selanjutnya, untuk pedoman teknis
secara nasional diatur dengan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala BPN dan pedoman teknis yang
mengakomodasi lokalitas daerah diatur dalam suatu
Perda Kabupaten atau Kota.
2. KT sebagai kebijakan pertanahan mutlak membutuhkan
peranserta masyarakat dalam bentuk STUP. Rendahnya
STUP dalam pelaksanaan KT selama ini menyebabkan
tidak memungkinkan untuk diproyeksikan bagi Tanah
Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) atau Cost Equivalent
