Page 34 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 34
20 Oloan Sitorus
tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan
permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan
pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif
masyarakat. Pasal 106 menyatakan bahwa penyediaan tanah
untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan
permukiman dapat dilakukan, antara lain melalui KT oleh
pemilik tanah. Selanjutnya, Pasal 108 ayat (1) menyatakan
bahwa KT dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang
hak atas tanah dan/atau di atas tanah negara yang digarap
oleh masyarakat. Yang paling progresif, Pasal 108 ayat (3)
yang menyatakan bahwa KT dapat dilaksanakan apabila
paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah
yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh
persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi
menyatakan persetujuannya. Namun, di dalam Pasal 108 ayat
(4) tetap dinyatakan bahwa kesepakatan yang diberikan oleh
paling sedikit 60% (enam puluh persen) itu tidak mengurangi
hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk
mendapatkan aksesibilitas. Itu artinya, bahwa pelaksanaan
KT tetap tunduk pada persetujuan dari yang empunya tanah
(yang memiliki atau yang menggarapnya).
3. UU No. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Di dalam UU ini jelaskan dinyatakan bahwa urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar adalah kewenangan daerah (Pasal 11 dan 12).
