Page 38 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 38
24 Oloan Sitorus
10) Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.
410-1047 tanggal 23 Maret 1999 perihal Penggunaan Dana
Kompensasi TPBP;
Beberapa materi muatan Peraturan Kepala BPN serta surat
dan surat edaran itu, seperti penentuan tentang persentase
minimal dapat dimulainya pelaksanaan KT, penindaklanjutan
pembangunan fisik, dan penyelesaian bagi pemilik tanah yang
tidak mau sebagai peserta KT karena egoisme individual,
seyogianyalah ditingkatkan ke dalam aturan perundang-
undangan yang lebih berwibawa.
D. Landasan Teori
Nad Darga Talkurputra mengatakan bahwa KT adalah
kebijakan pertanahan yang dimaksudkan untuk menata
kembali bidang-bidang tanah yang tidak tertib dan tidak
teratur, menjadi bidang-bidang tanah yang tertib dan teratur
sesuai alokasi peruntukan dalam Rencana Tata Ruang, dengan
mengandalkan partisipasi masyarakat. Penekanan rumusan
3
KT sebagai kebijakan pertanahan itulah yang membedakannya
dari konsep Landreadjustment di Jepang, Malaysia dan Korea
Selatan. KT merupakan bagian dari kebijakan pertanahan
4
3 Nad Darga Talkurputra, Mekanisme Pengadaan Lahan
Perkotaan Melalui Kemitraan, Makalah dipresentasikan pada
Konvensi Nasional CIDES-LAP dengan tema “Penguatan
Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan
Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta 7-8 Mei 1996.
4 Dato’ Ahmad Hassan Osman dan Mohd. Razali Agus,
Achieving Vision 2020 Through Land Readjustment Programme,
