Page 42 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 42
28 Oloan Sitorus
legalitas penguasaan tanah dengan aspek penataan flsik
penggunaan tanah; (c) mampu memecahkan permasalahan
penatagunaan tanah dalam upaya pelaksanaan rencana tata
ruang; (d) mampu menghemat pengeluaran pemerintah dalam
pembangunan prasarana dasar; (e) mampu menggerakkan
partisipasi masyarakat khususnya dalam penyediaan tanah
miliknya serta menunjang pembangunan yang berwawasan
lingkungan. 7
Tantangan terbesar dalam konsep KT yang dianut oleh
Indonesia adalah, mencari format kerjasama yang sinergis antara
pelaksana KT dengan pelaksana tindak lanjut pelaksanaan KT
yang terpisah secara kelembagaan. Sebagaimana diketahui,
instansi fungsional yang melaksanakan KT selama ini adalah
otoritas pertanahan, yang sejak pemerintahan Presiden Joko
Widodo (2014-2019) diintegrasikan dan ditingkatkan menjadi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (Kementerian ATR/BPN). Sementara itu, yang
melakukan tindak lanjut pelaksanaan KT dalam bentuk
pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya
adalah Pemerintah Daerah, dalam hal ini otoritas Pekerjaan
Umum (PU). Padahal, keberhasilan konsep KT secara optimal
di Indonesia adalah apabila dilakukan tindak lanjut KT itu
sendiri. Tegasnya, tanpa tindak lanjut itu, maka KT adalah
sama dengan program atau kegiatan sertipikasi lainnya, yang
7 Dedi M. Masykur Riyadi, Kebijakan dan Strategi Konsolidasi
Tanah dalam Penataaan Ruang Kawasan Perkotaan,
Dipresentasikan pada Diskusi Terfokus: “Konsolidasi dalam
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, yang dilaksanakan
Bappenas, Jakarta, 2001, hlm. 9, 25.
