Page 80 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

66 Oloan Sitorus

umum lainnya untuk permukiman dan areal pertanian, tidak
mungkin dibebankan sebagai tanggungjawab warga negara.
Pada umumnya, pembangunan infrastruktur itu tetap menjadi
tanggungjawab Pemerintah sebagai penyelenggara negara.
Filipina adalah negara Asia Tenggara yang demokratis,
selain Indonesia. Pada SSLN PPRA LIII Lemhannas RI tanggal
13-17 September 2015 di Filipina, penulis mendapat informasi

dan pengetahuan bahwa setelah mengalami reformasi pada
tahun 1986, Filipina langsung mengubah konstitusi negaranya,
sehingga pada tahun 1987 langsung memiliki konstitusi baru
yang disusun berdasarkan semangat reformasi yang dibangun
di atas penghormatan kebebasan dan demokratisasi. Negara
14
Filipina dipandang paling intensif dalam mengakomodasi
pembangunan masyarakat (community development) dalam

proses pembangunannya, termasuk dalam penataan ruang.
Bahkan di Filipina telah terlebih dahulu dikembangkan
Technology of Participation (ToP). Sebagai strategi peningkatan
peranserta masyarakat dalam pembangunan. Prinsip dasar
15
dari ToP ini adalah adanya saling respek di antara masing-
masing pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. 16

14 Departement of Foreign Affairs, Overview of Philippine
Foreign Policy, Presentasi di Departemen Luar Negeri Filipina,
Bahan SSLN PPRA LIII Lemhannas, 13-17 September 2015.

15 Sjarifuddin Akil, Pelibatan Masyarakaat dalam Penataan
Ruang untuk Membangun Wilayah, Disampaikan dalam Dialog
Perencanaan Tata Ruang Badan Koordinasi Nasional LTMI
Himpunan Mahasiswa Islam, Jakarta, 5 September 2002.
16 Technology of Participation (ToP) Basic Group Facilitation
Techniques, Ministry of Local Government and Provincial
Councils, 2008.